Apa Kabar Penyidikan Korupsi pembebasan Lahan Underpass?

Penyidikan jilid dua kasus korupsi pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara. (Foto: kedai-berita.com)
inidata.id - Sejumlah aktivis anti korupsi di Sulawesi Selatan di antaranya Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) mendesak agar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) melanjutkan kembali penyidikan jilid dua kasus korupsi pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara.

“Banyak yang terungkap jelas dalam fakta persidangan. Harusnya penyidikan kasus ini (pembebasan lahan underpass) kembali dibuka untuk mendalami apa yang ada dalam fakta persidangan,” kata Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, Sabtu (12/10/2019).

Salah satunya terungkap tentang keberadaan Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas). Dimana jika merujuk pada aturan yang ada, seharusnya yang dibentuk bukan tim Satgas. Melainkan tim pengadaan tanah atau kerap disebut tim sembilan.

“Ini perlu didalami (pembebasan lahan underpass). Apa alasan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti proyek pembebasan lahan underpass yang dimaksud tidak membentuk tim sembilan. Tetapi tim satgas,” ujar Kadir.

Tak hanya itu, ia juga menyayangkan sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat persidangan kasus pembebasan lahan underpass tersebut berlangsung. Dimana JPU mengabaikan perintah Majelis Hakim agar menghadirkan mantan Wali Kota Makassar di periode tersebut sebagai saksi.

“Apalagi saksi yang dimaksud dinilai Majelis Hakim penting untuk didengar penjelasannya mengapa ia saat itu membentuk tim satgas. Bukan tim pengadaan lahan atau tim sembilan. Kehadiran saksi untuk ungkap kebenaran materil jadi tak boleh diabaikan,” kata Kadir.

Dalam penanganan perkara dugaan korupsi proyek pembebasan lahan underpass, Kejati sejak awal terkesan tebang pilih dalam menetapkan tersangka.

“Masalah yang terjadi dalam proyek pembebasan lahan underpass kan terkait adanya dugaan salah bayar. Seharusnya semua tim satgas bertanggungjawab karena itu merupakan produk mereka dan tanggungjawabnya bersifat kolektif,” kata Kadir.

Namun, masyarakat justru heran, Kejati hanya menetapkan Sekretaris Satgas dan oknum penerima ganti rugi sebagai tersangka.

“Apa alasan Jaksa tidak meminta pertanggungjawaban Ketua, Wakil Ketua serta anggota tim satgas lainnya. Tugas dan fungsi mereka kan kolektif dalam kegiatan pengadaan tanah proyek pembebasan lahan underpass yang dimaksud,” kata Kadir.

Mendekat ini, kata dia, pihaknya akan menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) untuk mendesak agar penyidikan kasus korupsi pembebasan lahan underpass segera dilanjutkan.

Ia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan supervisi atas penanganan perkara (pembebasan lahan underpass) yang jelas telah merugikan perekonomian negara miliaran rupiah sebagaimana dari perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel.

“Kita ingin kasus ini (pembebasan lahan underpass) terungkap secara terang benderang dan menyeret semua yang terlibat di dalamnya,” kata Kadir, sebagai diberitakan kedai-berita.com.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar yang diketuai oleh Daniel Pratu menjatuhkan hukuman pidana 3 tahun 6 bulan kurungan kepada Sekretaris Satgas proyek pembebasan lahan underpass  simpang lima Bandara, Ahmad Rifai.

Menurut Majelis Hakim, perbuatan Ahmad Rifai terbukti dan menyakinkan bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo UU/20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana 3 tahun 6 bulan kurungan dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Terdakwa juga diberikan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan,” Kata Daniel, Ketua Majelis Hakim dalam putusannya yang dibacakan Kamis 22 Agustus 2019.

Sebelumnya, JPU juga telah menghadirkan dua orang saksi dari tim satgas dalam sidang dugaan korupsi pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara tersebut.

Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Daniel Pratu itu, kedua saksi masing-masing Lurah Sudiang Udin dan mantan Camat Biringkanaya, Andi Syahrum Makkurade.

Dalam kesaksiannya di tengah persidangan, keduanya mengaku tak mengetahui persis bagaimana teknis pelaksanaan pembebasan lahan underpass yang telah berjalan tersebut.

Meski demikian, keduanya tak menampik telah bertanda tangan dalam dokumen hasil verifikasi nama-nama penerima ganti rugi pembebasan lahan underpass.

“Nama-nama tersebut sudah ada dan kami tidak tahu asal muasalnya. Kalau tanda tangan betul kami tanda tangan tapi nama-nama sudah ada lebih awal,” kata Lurah Sudiang, Udin yang juga diamini oleh Syahrum yang saat itu berperan sebagai anggota tim satgas.

Usai persidangan, tersangka dugaan korupsi pembebasan lahan underpass  simpang lima Bandara, Ahmad Rifai mengatakan seharusnya semua tim satgas menjadi tersangka sama dengan dirinya. Karena tanggung jawab tim satgas dalam pembebasan lahan bersifat kolektif.

“Semua harus tersangka karena kesalahan pembayaran ini (pembebasan lahan underpass) akibat rekomendasi tim satgas. Kami di tim satgas kan bekerja secara kolektif bukan inisiatif sendiri-sendiri,” kata Rifai usai menjalani persidangan, Kamis 16 Mei 2019.

Diketahui, dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara telah menjerat dua orang tersangka.

Mereka masing-masing Rosdiana dan Ahmad Rifai. Namun dari keduanya, Rosdiana yang hingga saat ini masih berstatus buron alias memilih mangkir dari panggilan penyidik Kejati Sulsel pasca statusnya ditingkatkan sebagai tersangka.

Dalam proyek pembebasan lahan underpass, Rosdiana bertindak sebagai penerima ganti rugi lahan sedangkan Ahmad Rifai yang diketahui sebagai Kasubag Pertanahan Pemerintah Kota Makassar (Pemkot Makassar) bertindak sebagai Sekretaris Tim Satgas Pembebasan Lahan.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan Kejati Sulsel, Ahmad Rifai diduga melakukan kongkalikong dengan Rosdiana yang bertindak seolah-olah sebagai kuasa penerima anggaran atas lahan yang masuk dalam pembebasan lahan underpass proyek underpass simpang lima Bandara.

Padahal, lahan yang dimaksud atau diajukan oleh Rosdiana tersebut, tidak termasuk sebagai lahan yang dibebaskan dalam proyek pembebasan lahan underpass . Hal ini terbukti dengan temuan sertifikat tanah yang diajukan untuk diganti rugi.

“Jadi ada sebidang tanah yang menerima pembayaran adalah orang yang tidak berhak. Artinya ada kongkalikong. Jadi ada orang yang bertindak seolah-olah sebagai penerima ganti rugi padahal dia tidak berhak,” kata Kepala Kejati Sulsel yang saat itu dijabat oleh Tarmizi.

Dari perbuatan keduanya, negara diduga dirugikan sebesar Rp 3.482.500.000 sesuai dari hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Selatan (BPKP Sulsel).

“Uang ganti rugi lahan yang diterima oleh Rosdiana sebesar nilai kerugian negara tersebut, dimana Ahmad Rifai turut mendapat fee sebesar Rp 250 juta dari Rosdiana,” kata Tarmizi.

Kronologi kasus pembebasan lahan underpass

Proyek pembebasan lahan proyek pembebasan lahan underpass  simpang lima Bandara, diselidiki oleh Kejati Sulsel pada awal tahun 2017 lalu. Dimana proyek tersebut diketahui menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dijalankan oleh Balai Jalan Metropolitan Makassar (BJMM) senilai Rp10 miliar.

Dalam perjalanannya, Pemerintah Kota Makassar diminta oleh BJMM untuk menyediakan lahan yang akan digunakan pada proyek pembebasan lahan underpass. Selain itu Pemerintah Kota Makassar juga diminta untuk membuat daftar nominatif (inventarisasi lahan) yang akan digunakan untuk pembebasan lahan proyek pembebasan lahan underpass.

Namun dalam perjalanan pelaksanaan pembebasan lahan underpass, ditemukan adanya indikasi dugaan salah bayar senilai Rp3,48 miliar.

Pada tahap penyelidikan, beberapa pihak terkait dalam proyek pembebasan lahan underpass  diperiksa secara maraton. Di antaranya Camat Biringkanaya, Andi Syahrum Makkuradde dan mantan Kasubag Pertanahan Pemkot Makassar, Ahmad Rifai.

Tepat November 2017, status kasus pembangunan pembebasan lahan underpass  simpang lima Bandara pun resmi ditingkatkan oleh Kejati Sulsel dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan karena pertimbangan alat bukti adanya unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya dianggap telah terpenuhi. Sejumlah pihak lain yang terkait pun turut diperiksa kembali secara maraton oleh tim penyidik Kejati Sulsel.

Di antaranya Camat Tamalanrea, Kaharuddin Bakti, Kepala Kelurahan Sudiang, Udin dan Asisten 1 Pemkot Makassar yang bertindak selaku Ketua Tim Pengadaan Lahan, M. Sabri juga diperiksa sebagai saksi pada bulan Desember 2017 lalu. Kemudian berlanjut memeriksa mantan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Makassar, Iljas Tedjo Prijono pada tanggal 8 Januari 2018.

Tak hanya itu, tim penyidik Kejati Sulsel juga telah memeriksa sejumlah orang yang tergabung dalam tim panitia pengadaan pembebasan lahan underpass lainnya yang diduga mengetahui dan terlibat dalam proyek merugikan negara tersebut.

Mereka adalah dua staf Kesbangpol Kota Makassar yakni A. Rifai dan Hasan Sulaiman yang masing-masing bertugas sebagai mantan Sekretaris Panitia Pengadaan pembebasan lahan underpass dan staf panitia pembebasan lahan. Keduanya diperiksa pada tanggal 29 Januari 2018 lalu.

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter