IPW: Kenapa Proses Pencalonan Idam Azis Tidak Lazim?

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.(Republika)
inidata.id - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, IPW tidak dalam kapasitas menyerang siapa pun. IPW melihat ada keanehan dan ada SOP yg dilanggar serta ada yg tidak prosedural dlm proses pencalonan Kapolri saat ini.
"Dalam proses pencalonan Kapolri selama ini, ada dua masukan yg diterima presiden. Dari Wanjakti polri dan dari kompolnas. Dari kedua masukan itulah presiden memilih satu nama untuk diserahkan ke DPR agar dilakukan uji kepatutan oleh komisi 3," kata Neta S Pane.

Dia bilang, tapi dalam penetapan idam Azis sebagai calon Kapolri, prosedur itu tidak dilalui sebagaimana mestinya. Malam itu, beberapa jam setelah Wakapolri Ari Dono ditetapkan sebagai Plt Kapolri, tiga orang komisioner Kompolnas mendatanginya.

"Salah satunya adalah Pungky. Mereka meminta segera diadakan rapat untuk membahas dan menentukan nama nama calon kapolri. Akhirnya Plt Kapolri memanggil seorang jenderal sehingga mereka rapat untuk menentukan nama nama calon kapolri. Mereka rapat hanya berlima. Tiga dari kompolnas dan dua dari polri. Keputusannya, ada lima calon kapolri yakni Komjen Arif, Komjen agung Budi, Irjen Gatot, Irjen Martuani, dan Komjen Idam Azis. Nama idam Azis sempat diperdebatkan karena masa dinasnya sebagai anggota polisi kurang dari 2 tahun. Tapi akhirnya dimasukkan dengan catatan," kata Neta S Pane dalam pesan digitalnya.

Neta berujar, sementara nama Irjen Agus Kapolda Sumut yg sempat dibahas sebagai kader potensial, dicoret karena dianggap terlalu muda dari Akpol 1989 dan namanya digantikan oleh Komjen Martuani, asop Kapolri.

Setelah selesai diketik hingga tengah malam, menjelang dinihari surat yg berisi nama nama calon kapolri itu dikirim ke istana dan paginya istana sudah mengirimkan satu nama ke DPR. Kerja cepat. Pola pengajuan nama calon kapolri seperti ini diluar kelaziman.

"Dan tak biasanya kompolnas mendatangi pimpinan polri untuk sama sama membahas nama calon calon kapolri. Biasanya kompolnas rapat sendiri dan dihadiri semua komisioner kompolnas untuk mendata dan membahas nama nama calon kapolri. Baru kemudian diserahkan ke presiden. Di sisi lain polri juga melakukan rapat wanjak yg dipimpin Wakapolri dengan peserta irswasum, Kadiv propam, deputi SDM dan lain-lain," kata Neta S Pane.

Di era Kapolri timur Pradopo, kata dia Wanjak malah dihadiri semua jenderal bintang 3.  Dalam kasuss pencalonan idam Azis, bisa disimpulkan, polri belum melakukan wanjak secara resmi dan belum menyampaikan surat usulan resmi kepada presiden. Surat usulan baru dari Kompolnas berdasarkan hasil rapat yg dihadiri 3 komisioner dan dua petinggi polri.

"Pertanyaan IPW, kenapa proses pencalonan Idam Azis terkesan terburu buru dan tidak lazim. Ada apa. Apakah ketidakproseduralan ini dan menabrak SOP ini hrs ditolerir. Anggota polri yg melanggar SOP saja ditindak, kok proses pencalonan Kapolri dibiarkan menabrak SOP," kata Neta S Pane.


Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter