Manfaat Teknologi Informasi Wujudkan Desa Mandiri di Kalbar


inidata.id - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono  menyebut program maintenance partnership untuk percepatan membangun Desa Mandiri Berbasis IT di Kalbar dalam meningkatkan dan memelihara Kamtibmas.

Unsur pemerintah, civitas akademika dan unsur masyarakat memiliki cara pandang, semangat dan wawasan yang sama dalam memberdayakan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan, terhadap berbagai hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Kalimantan Barat.

“Untuk mewujudkan desa mandiri perlu upaya dan kemauan yang serius dari seluruh pihak melalui kerjasama yang baik dan sinergi dari setiap stakeholders dalam menyatukan visi, misi, persepsi, dan interpretasi menuju desa yang mandiri. Termasuk pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi karena hal ini salah satu faktor yang bisa dikatakan sangat mendukung percepatan terwujudnya desa mandiri,” ujar Didi Haryono, di Ballroom Hotel Ibis Pontianak pada Fokus Group Discussion (FGD) mengusung tema Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Provinsi Kalbar dilakukan dihadiri segenap unsur Civitas Akademika Universitas Panca Bakti (UPB) Pontianak, Rektor, Dosen dan para Mahasiswa.

Polda kalbar mendukung terwujudnya desa mandiri melalui implementasi pemolisian masyarakat dengan  memperhatikan karakteristrik kerawanan daerah Kalimantan Barat yang di dominasi oleh wilayah perbatasan, wilayah perairan, dan wilayah pedalaman (darat).

Penerapan partnership maintenance tergelar mulai dari tingkat polda sampai bhabinkamtibmas di seluruh wilayah pedesaan dengan metode membangun sebuah sinergitas kemitraan mengedepankan pola proaktif - preventif sebagai upaya terdepan. Dalam penyelesaian permasalahan sosial dengan cara mengidentifikasikan hal-hal yang bisa menimbulkan masalah dan menanganinya sebelum hal tersebut menimbulkan masalah.

“Polri sebagai problem solver guna menciptakan kamtibmas yang kondusif bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang ideal bagi upaya-upaya penciptaan dan pemeliharaan Kamtibmas yang memiliki daya tangkal, daya cegah. Daya penanggulangan terhadap setiap ancaman dan gangguan Kamtibmas guna mewujudkan masyarakat patuh dan sadar hukum yang tinggi, serta masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi untuk membantu dan bersama-sama menciptakan dan memelihara kamtibmas,” kata dia.

Polda Kalbar menghadirkan polsek sebagai lini terdepan harkamtibmas dengan 5 unsur utama. Keberadaan Poskamling yang diawaki dan di lengkapi dengan personel yang mumpuni (fkpm, ketua poskamling, dan pelaksana siskamling) dan sarana prasarana yang memadai diharapkan dapat menjadi sarana untuk membangun tugas sinergi Polri dan perangkat desa dalam kebersamaan menyelesaikan permasalahan sosial, melakukan deteksi dini terhadap lokasi-lokasi sebagai titik rawan yang berpotensi terjadinya permasalahan-permasalahan sosial.

Perkembangan dan dinamika masyarakat saat ini sangat dipengaruhi isu – isu berkembanganya teknologi dan komunikasi sampai ke pelosok pedesaan, informasi dan keterbukaan publik membawa perubahan kehidupan sosial bermasyarakat, yang tentunya dapat menimbulkan kerawanan kamtibmas, selain dampak positif juga dapat membawa dampak yang negatif, sebagai contoh, penyebaran hoaks maupun hatespeech.

“Kami mengingatkan, akan ada 2 kerugian kalau kita salah mengelola informasi, pertama Quota data akan tersedot sia sia dan kedua timbul masalah hukum kalau yang di share mengandung ujaran kebencian dan pihak yang dirugikan melapor sebagaimana diatur dalam UU ITE diancam hukuman 6 tahun penjara,” kata Didi Haryono.

Untuk mendukung program desa mandiri, polda kalbar juga telah membentuk satgas desa mandiri guna percepatan peningkatan status desa menjadi desa yang mandiri.  

Satgas desa mandiri mencakup 3 aspek tugas antara lain:

1. Aspek pengungkit (dimensi ketahanan sosial bidang keamanan) 3 variabel, yakni poskamling, siskamling dan konflik

2. Aspek penyelaras (dimensi ketahanan lingkungan) 3 variabel: kualitas lingkungan, rawan bencana, dan tanggap bencana

3. Aspek pelengkap dalam program desa mandiri, satgas desa ikut mendorong kinerja instansi / dinas terkait yang membidangi terhadap variabel-variabel menuju desa mandiri.

Terdata jumlah bhabinkamtibmas jajaran polda kalbar sebanyak 897 personel yang tersebar di seluruh kalimantan barat dengan rincian, 546 bhabin di desa binaan, 249 bhabin di desa sentuhan, 102 bhabin di desa pantauan.

Upaya Bhabinkamtibmas dalam menyukseskan program desa mandiri antara lain:

1. Bersama-sama dengan kepala desa dan babinsa mendata kekurangan-kekurangan yang harus dipenuhi terkait variabel indek desa mandiri

2. Menyarankan kepada kepala desa untuk berkoordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi agar memprioritaskan pembangungan terkait variabel-variabel yang harus dipenuhi guna menuju desa mandiri.

3. Dalam indeks ketahanan sosial khususnya aspek keamanan, bhabinkamtibmas terus berupaya mendorong masyarakat dengan swadaya yang ada, mewujudkan variabel-variabel yang harus dilengkapi seperti: membangun poskamling, menggerakkan siskamling dan mengaktifkan peran fkpm/lembaga adat.

Demikian halnya pemanfaatan perkembangan teknologi dalam mendukung terwujudnya desa mandiri. antara lain dalam bentuk percepatan pelayanan publik dimana saat ini masyarakat dapat merasakan kemudahan untuk membuat sim atau skck dengan fasilitas sim/skck keliling yang terintegrasi secara online.

“Media sosial kita manfaatkan untuk memberikan himbauan dan edukasi kepada warga sehingga lebih efektif dan efisien. Dari 2.031 desa di kalimantan barat, 87 di antaranya merupakan desa mandiri (4,3 persen), 188 desa maju, 767 desa berkembang, 781 desa tertinggal, dan 208 desa sangat tertinggal. data menyebutkan di indonesia terdapat 74.954 desa dengan desa yang tergolong desa mandiri sebanyak 834 desa, dan 87 diantaranya terdapat di kalbar (10,5 persen),” kata  Didi Haryono.

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter