Politisi PKS : Radikalisme Tak Dijadikan Pengalihan Isu

Politisi F-PKS, Muhammad Nasir Djamil, justru dia kuatir bahwa memunculkan isu radikalisme secara berlebihan adalah upaya untuk menutup kelemahan pemerintah mengatasi sejumlah masalah yang kini membutuhkan perhatian yang serius. (Foto: dpr.go.id)
inidata.id - Anggota DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak menjadikan isu radikalisme secara berlebihan, sehingga menghilangkan sejumlah isu krusial yang harus diperhatikan.

Menurut dia, menjadikan isu radikalisme, apalagi ditujukan untuk identitas dan agama tertentu, sangat kontradiktif dengan upaya membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Tidak menafikan perilaku keagamaan yang menyimpang berpotensi menjadi radikalisme yang menjurus kepada gerakan terorisme. Radikalisme jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut. Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa dengan perilaku sosial yang menyimpang terjadi,” kata Muhammad Nasir Djamil, Selasa (29/10/2019).

Sebagaimana dikutip dari lamam dpr.go.id, politisi F-PKS itu menilai, justru dia kuatir bahwa memunculkan isu radikalisme secara berlebihan adalah upaya untuk menutup kelemahan pemerintah mengatasi sejumlah masalah yang kini membutuhkan perhatian yang serius.

“Saya curiga isu radikalisme ingin menutup berbagai masalah yang kini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya,” kata Muhammad Nasir Djamil sembari menekankan saat ini ada sejumlah masalah yang wajib dituntaskan agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bisa berhasil lima tahun ke depan.

Misalnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin lemah, gerakan separatisme di Papua, soal kebakaran 800 ribu hektare hutan yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat, kekeringan dan susahnya mendapatkan air bagi masyarakat yang daerahnya dilanda musim kemarau, serta krisis hukum dan supremasi hak asasi manusia.

“Kasihan rakyat Indonesia kalau hanya dijejali dengan isu radikalisme,” kata Muhammad Nasir Djamil.

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter