2 Alasan Firli Tidak Mundur dari Polri

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane
inidata.id - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, Firli tidak perlu mundur dari Polri. Itu karena tidak ada UU yang mengatur atau menyatakan bahwa perwira tinggi aktif Polri yang terpilih menjadi pimpinan KPK harus mundur dari Polri. 

"Lagian masa dinas Firli sebagai anggota Polri tidak lama lagi. Setelah itu dia pensiun dan menjadi masyarakat sipil," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane Kamis (28/11/2019).
Dia bilang, selama ini perwira tinggi Polri yang terpilih jadi pimpinan adalah purnawirawan. Sehingga tidak dipermasalahkan baik oleh internal KPK maupun eksternal KPK.

"Kini muncul masalah karena oknum-oknum yang merasa menjadi penguasa di KPK ketakutan melihat kehadiran Firli. Terutama oknum-oknum yang disebut sebagai "polisi Taliban", padahal bagi masyarakat luas tidak masalah apakah Firli jenderal aktif atau tidak," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.

IPW melihat ada dua hal yang membuat orang orang yang sok kuasa di KPK ketakutan pada Firli. Pertama, Firli pernah menjadi deputi penindakan KPK sehingga dia tahu persis borok borok dan orang  yang menjadi biang kerok di lembaga anti rasuah itu.

Kedua, Firli akan mereformasi KPK dgn paradigma baru yg tentunya kepentingan orang orang yg sok kuasa di KPK akan tersapu.

"Kedua hal itu akan mudah dilakukan Firli dan tidak ada yg berani mengganggunya, mengingat Firli adalah jenderal aktif, yg jika terjadi aksi boikot oleh kelompok "polisi Taliban", Firli tinggal mengerahkan para penyidik dari polri," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.

Dia bekata, desakan Firli agar mundur dari Polri itu lebih pada kepentingan oknum tertentu dan tidak menyangkut kepentingan masyarakat. Sebab jika pun nanti Firli dinilai menyalahgunakan posisinya sbg jenderal aktif, masyarakat akan bereaksi dan memprotesnya.

"Terutama IPW akan mengawasinya secara ketat. Sebab itu IPW menyarankan, para polisi Taliban tidak perlu galau terhadap keberadaan Firli apakah dia jenderal aktif atau tidak. Lebih baik para polisi Taliban di KPK fokus pada pemanggilan paksa terhadap ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, yang berusaha menghindar terhadap pemanggilan KPK," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berkata, selain itu menjelang berakhirnya massa tugasnya pertengahan Desember mendatang, para pimpinan KPK harus menjadikan kasus Muhaimin sebagai "bonus" karirnya di KPK maupun "bonus" akhir tahun buat masyarakat, terutama masyarakat Anti korupsi.

"Apalagi disebut sebut KPK sudah punya alat bukti yg kuat dalam kasus Muhaimin, di antaranya cctv, apalagi yang harus diragukan. Jika Muhaimin menghindar, KPK bisa melakukan pemanggilan paksa. Jadi dari pada mempermasalahkan Firli, orang yang merasa punya kuasa di KPK, lebih baik fokus melakukan pemanggilan paksa pada Muhaimin agar kasusnya tuntas, sebelum akhir tahun 2019," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter