Hentikan Kriminaliasi Terhadap Masyarakat Adat

Segera akui dan lindungi hak-hak masyarakat adat serta wilayah adat di Simalungun
inidata.id - Masyarakat Adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan sudah lebih dulu ada jauh sebelum NKRI terbentuk, sudah tinggal dan mengelola wilayah adatnya. Dalam keterangan resminya, masyarakat adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan mengelola wilayah adat titipan leluhur dengan nilai-nilai kearfian lokal yang mereka pegang teguh sampai hari ini.

Namun sejak adanya klaim sepihak Hutan Negara di atas wilayah adatnya, masyarakat adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan tidak bisa lagi mengakses hak atas tanah dan wilayah adatnya, belum lagi Izin yang diberikan kepada PT.Toba Pulp Lestari sehingga mengakibatkan wilayah adat terbaik milik Masyarakat Adat beralih fungsi.

Makam leluhur dan lahan pertanian luluh lantah akibat aktivitas masif perusahaan tersebut. Hutan adat yang menjadi sumber untuk keperluaan ritual adat,obat-obatan dan ekonomi turut hancur, belum lagi daerah aliran sungai dan mata air yang menjadi sumber penyangga kehidupan, keperluaan ritual  dan menyimpan kekayaan potensial yaitu ikan endemik yang kini semakin langka turut menjadi korban pencemaraan akibat aktivitas pembuangan limbah sehingga membuat kondisi masyarakat adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan sulit untuk mendapatkan ketersediaan air bersih.

Masyarakat Adat yang tengah berjuang untuk menjaga keutuhan wilayah adat untuk generasi yang akan datang juga kerap mendapat perlakuan diskriminasi dan bahkan kriminalisasi dengan tuduhan menduduki hutan negara, merusak tanaman milik perusahaan.

Seperti pada tanggal 24 September lalu, dua orang masyarakat adat Sihaporas yang sedang bertani di tanah leluhurnya dan memperjuangkan wilayah adatnya ditahan oleh Polres Simalungun tanpa prosedur yang benar. Pascabentrok antara masyarakat adat Sihaporas dengan karyawan PT TPL yang mengakibatkan seorang anak berusia 3 Tahu, Mario Ambarita dan Thompson Ambarita menjadi korban dari dugaan tindakan kekerasaan yang dilakukan oleh Humas dan Security PT TPL sektor Aek Nauli.

Namun Saudara Thomson Ambarita dan Jhony Ambarita yang berstatus sebagai saksi atas laporan masyarakat adat Sihaporas atas tindak kekerasaan yang dilakukan oleh Humas dan Security PT. TPL tersebut. Hal ini jelas merupakan sebuah diskriminasi hukum dan ketidakadilan terhadap masyarakat adat oleh para penegak hukum tersebut.

Masyarakat adat Dolok Parmonangan juga tak luput dari ancaman kriminalisasi yang dimana dua orang pejuang masyarakat adat Dolok Parmonangan dituduh menduduki konsesi PT. Toba Pulp Lestari karena mereka bertani di atas tanah leluhurnya. Hal tersebut selalu saja berulang-ulang terjadi terhadap masyarakat adat yang berjuang untuk kedaulatan wilayah adatnya.

Sangat jelas bahwa Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat serta wilayah adatnya yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 B dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35 Tahun 2012 yang menyatakan Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara. Namun sampai saat ini Negara belum hadir untuk menjamin dan melindungi hak-hak masuyarakat adat sebagi pemilik sah dari Republik ini.

Oleh karena itu kami dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat Mendesak :

Polres Simalungun untuk segera membebaskan dua pejuang masyarakat adat Sihaporas saudara Jhony Ambarita dan Thomson Ambarita.
Aparat Hukum di Kabupaten Simalungun untuk menghentikan kriminalisasi terhadap masyararakat adat Dolok Parmonangan (Sorbatua Siallagan dan Sudung Siallagan) yang memperjuangakan hak dan kedaulatan atas tanah adatnya.

Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk segera menerbitkan Perda atau SK Bupati tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakata adat serta wilayah adat di Simalungun.
Kementrian LHK untuk Segera cabut izin konsesi PT. Toba Pulp Lestari dari wilayah adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan.

Mendesak Polres Simalungun untuk bertindak objektif dan proposional.

Mendesak Polres Simalungun untu segera merespon laporan masyarakat Sihaporas atas tindak kekerasaan terhadap korban dari masyarakat Sihaporas yaitu, Mario Ambarita dan Thompson Ambarita  yang dilakukan oleh Humas PT. Toba Pulp Lestari sektor Aek Nauli, Bahara Sibuea.

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter