Rp3,8 Triliun DSP Disalurkan Demi Penanganan Darurat Bencana Selama 2019

Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang seolah sudah menjadi bencana rutin tahunan di Pulau Kalimantan Barat. (Foto ilutrasi:inidata.id)
inidata.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah menyalurkan Rp3,8 triliun dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat bencana di Indonesia. Nilai tersebut mencapai 96,58 persen dari total pagu senilai Rp4 triliun.
Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo di hadapan Komisi VIII DPR RI pada Rabu (13/11/2019). Doni menyampaikan bahwa DSP sebesar Rp4 triliun telah disalurkan Rp 3,87 triliun (96,58 persen), namun sebagian masih dalam proses penyelesaian pertanggungjawaban administrasi keuangan.

"Pemanfaatan DSP sebagian terserap untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan yang diprioritaskan pada enam provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan," kata dia dalam pesan digitalnya.

Data BNPB mencatat DSP yang telah dikeluarkan untuk penanganan karhutla mencapa Rp1 triliun. Di sisi lain, alokasi DSP masih dibutuhkan untuk kesiapsiagaan dan penanganan potensi bahaya hidrometerologi hingga akhir tahun ini.

Saat dengar pendapat, Komisi VIII meminta BNPB untuk memperhatikan beberapa catatan penanggulangan bencana tahun 2020, antara lain penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana karena  peralatan yang ada belum memadai, khususnya untuk penanggulangan  bencana yang besar seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tsunami dan banjir akibat musim penghujan.

Kemudian,  BNPB diminta untuk meningkatkan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat dan
meningkatkan pelatihan relawan kesiapsiagaan bencana dengan
melibatkan pesantren dan stakeholders yang lain.

Sementara itu, terkait dengan realisasi anggaran penanggulangan bencana tahun 2019 sampai dengan hari ini (13/11/2019) mencapai Rp3.2 triliun dari pagu dana akhir sebesar Rp4.8 triliun. BNPB masih memiliki sisa anggaran Rp1,6 triliun. Realisasi anggaran ini belum maksimal dikarenakan adanya  keterlambatan proses lelang dan gagal lelang serta prioritas pada penanganan darurat bencana.

Pada tahun 2020 nanti pagu anggaran BNPB sebesar Rp700 miliar, yang terdiri dari 3 program yaitu: 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp213 miliar, 2) Program penanggulangan bencana Rp478 miliar, dan 3) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Rp8,9 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk DSP yang dialokasikan sebesar Rp4 triliun.

Selain pembahasan anggaran, rapat tadi juga membahas mengenai penanganan isu-isu aktual di bidang penanggulangan bencana. Dalam catatan diskusi, BNPB perlu menggalang dukungan melalui dana CSR (corporate social responsibility) dalam penanganan karhutla. Dibahas juga mengenai upaya mengatasi abrasi di pantai-pantai yang berdekatan dengan perumahan penduduk.

DPR merekomendasikan penanaman pohon secara besar-besaran dan mendukung tersedianya dana kontigensi. Terakhir yaitu upaya pencegahan penyebaran hoaks bencana. DPR menilai hoaks menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Rapat yang dihadiri Kepala BNPB dan Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto berlangsung hingga pukul 18.30 WIB sore tadi.

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter