Urgensi Otonomi Khusus Kalimantan

Aju (warga Dayak Uud Danum dari sektor timur Provinsi Kalimantan Barat)
Di antaranya, pertama, mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk menghargai budaya kental dari suatu daerah, karena adanya kekhususan di bidang tertentu pada daerah tersebut seperti letak geografis suatu daerah, untuk membantu ketertinggalan suatu daerah

Kedua, Otonomi Khusus (Otsus) adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada Kalimantan pada tingkatan pemerintahan provinsi pada 5 provinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat, sebagai daya dukung utama pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, mengingat Kalimantan berbatasan darat dan laut langsung dengan Federasi Malaysia dan Kerajaan Brunei Darussalam.

Ketiga, bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada niiai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.

Keempat, bahwa telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Kalimantan.
Kelima, masyarakat di Kalimantan berhak mendapat pengakuan khusus dari negara karena untuk menghargai budaya kental dari suatu daerah, karena adanya kekhususan di bidang tertentu pada daerah tersebut seperti letak geografis suatu daerah, untuk membantu ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lainnya, seperti Kalimantan adalah daerah yang kaya, namun masyarakat di Kalimantan, tertinggal dalam banyak bidang seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Legal standing Otonomi Khusus Kalimantan, adalah:

Di antaranya, pertama, ada di dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana ayat (1), menyebut, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
       
Kedua, Ayat (2) menyebut, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
     
Ketiga, pasal 225 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus.
     
Keempat, mewujudkan perlindungan terhadap hak tenurial masyarakat adat sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor 35-PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013, tentang Hutan Adat menyatakan bahwa Hutan Adat  milik Masyarakat Adat setempat; dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor 97-PUU-XIV/2016, tanggal 7 November 2017, tentang pengakuan aliran kepercayaan yang dimaknai pula pengakuan terhadap agama (religi) asli berbagai suku di Kalimantan (dalam kaitan hutan sebagai simbol dan sumber peradaban).
     
Kelima, dalam skala Kalimantan, ada Program Heart of Borneo (HoB) sebagai kesepakatan mengikat Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam sejak 12 Februari 2007, dalam mempertahankan posisi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, melalui penerapan program pembangunan berkelanjutan berbasiskan pelestarian ekosistem di atas lahan 23 juta hektar dan 16 juta hektar di antaranya merupakan wilayah Indonesia. Maka,  Kalimantan pasca ditetapkan menjadi lokasi ibu kota negara, sebagaimana penguman Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019, perlu mendapat perlakuan khusus, melalui pemberlakukan Otonomi Khusus Kalimantan.
     
Keenam, dunia internasional melindungi keberadaan penduduk asli berbagai suku bangsa di dunia, termasuk berbagai suku asli di Kalimantan, sebagaimana Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/295, tanggal 13 September 2007, berupa hak individual dan kolektif para penduduk asli (pribumi), di antaranya hak mempertahankan identitas budaya, hak mempertahankan tanah adat, hak memperoleh pekerjaan layak, hak memperoleh fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berhak menentukan sikap politiknya. (Aju, warga Dayak Uud Danum dari sektor timur Provinsi Kalimantan Barat)

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter