Apa Kabar APBDES di Kalimantan Barat?

inidata.id - Pada Senin, 30 Desember 2019, Forum Analisa Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Kalimantan Barat bekerjasama dengan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melakukan Kegiatan Catatan Akhir Tahun dengan tema 'Wajah Anggaran Kabupaten/Kota dan APBDes se-Kalimantan Barat'.

Kegiatan itu digelar di Qahwah Coffeeshop Jalan Alianyang No.119D, Keluarahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

Stakeholder dan berbagai media, hadir dalam kegiatan yang dikemas dalam diskusi itu. Akademisi Unversitas Tanjungpura Dr Erdi dan Ketua Dewan Daerah FAKTA Kalbar, Lim Kheng Sia juga menyampaikan sejumlah materi.

“Sejak Undang-Undang Desa digulirkan pemerintah pada tahun 2014 sampai saat ini banyak desa yang belum mampu untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut,” kata Ketua Dewan Daerah FAKTA Kalbar, Lim Kheng Sia.
Ia menilai, hal ini karena belum maksimalnya pemerintah memberikan peningkatan kapasitas kepada para kepala desa dan aparatur desa. Desa dalam membuat perencanaan dan mengimplementasikan program-program pembangunan belum maksimal dalam menjalankan program-program sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang desa.

Dalam keterangan resminya, Lim Kheng Sia membeberkan beberapa masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan program pelaksanaan pembangunan desa
yaitu :

1. Musrembang Desa hanya sekedar menjalankan amanat undang-undang (dalam pembahasan di Musrembang belum mampu memenuhi syarat yang ditentukan oleh regulasi)

2. Program-program pembangunan desa kebayakan dititik beratkan pada pembangunan infrastruktur

3. Transparansi anggaran sebagian besar desa masih belum diumumkan secara terbuka (dipubilkasi / ditempelkan di papan pengumuman balai desa)

4. Laporan penggunaan anggaran desa masih dianggap rumit oleh aparatur desa dan kurang  dipahami secara baik

5. Sebagian besar desa bingung untuk membuat BUMDES serta penyertaan modal desa karena kurangnya SDN dan sosialisasi

6. Kurang berperannya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menyusun Perdes, penyerapan aspirasi dan control kerja pemerintah desa

7. Lemahnya pengawasan dari pihak-pihak yang berkompeten terhadap pelakasanaan  program-program pembangunan desa dan anggaran

8. Kurangnya pembinaan yang kontinyu dan peningkatan kapasitas kepada aparatur desa oleh pemerintah daerah

9. Belum mampunya desa mengelola/memperdayakan potensi-potensi desa menuju desa mandiri

Melihat permasalahan di atas, maka Fakta Kalbar mendorong/merekomendasikan :

1. Transparansi desa terutama dalam pembahasan APBDES dan realisasinya serta mempublikasikan

2. Memberikan peningkatan kapasitas kepada kepala desa dan aparatur desa

3. Musrembang hendaknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa, elemen-elemen masyarakat desa yang peduli terhadap pembangunan desa serta kaum marginal (Gender)

4. Laporan pertangung jawaban desa hendaknya dipermudah dan di evaluasi dengan cermat

5. Mendorong desa mendirrikan BUMDES agar desa bisa meningkatkan PAD desa serta menjadi desa mandiri

6. Mendorong pemerintah daerah melakukan sosialisasi terhadap regulasi-regulasi yang ada dan peningkatan kapasitas SDM

7. Medorong pemerintah daerah memberikan surat edaran atau regulasi kepada desa agar dalam pelaksanaan pemetaan potensi desa dan BUMDES terbentuk

8. Peran BPD diperkuat agar pengawasan kinerja pemerintah desa mampu terlaksana dengan baik. (*)


Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter