Pengamat: Gubernur Tak Berhak Ubah Nama Bandara Jika Bandara Itu Milik Pusat

inidata.id - Pengamat Penerbangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Alvin Lie, menegaskan perubahan nama bandara sebenarnya bukan hal yang substansi. Akan tetapi, otoritas pengelola bandara atau pemilik bandara adalah pihak yang berwenang merubah atau mengeksekusi perubahan nama bandara tersebut.

Alvin Lee menyatakan hal tersebut menanggapi polemik perubahan nama Bandara Lombok yang saat ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

"Kita lihat dulu, pengelola utama bandara itu kan Angkasa Pura. Ya mereka yang berhak mengeksekusi nama bandara dipasang. Sebab, perubahan dan penamaan Bandara itu otoritas pemilik bandara. Kalau bandara International ini milik pusat, maka pusat lah yang berhak memutuskan merubah nama bandara sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku di negara kita," kata, Alvin Lie, melalui sambungan telepon dari Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Alvin Lie menegaskan kembali bahwa kewenangan merubah atau menamakan bandara tergantung status kepemilikan bandara tersebut apakah menjadi aset Kabupaten, Provinsi atau pusat. Jika kabupaten maka, DPRD dan Bupati yang berwenang. Begitu juga provinsi.

Masalah timbulnya pro dan kontra menurut Alvin, itu hal yang biasa. Namun ia mengakui biasanya nama bandara daerah itu biasanya diberi nama pahlawan atau tokoh berpengaruh. Namun itu bukan sesuatu yang harus karena semua menjadi otoritas pihak yang berhak memutuskan yakni otoritas pemerintah pusat.

Dalam dunia penerbangan, kata Alvin ada nama umum dan ada kode penerbangan. Apapun nama bandara, tidak akan mempengaruhi kode penerbangan. Kode penerbangan tetap menggunakan kode nomor penerbangan pesawat dengan Identitas tujuan (Id) LOP.

Sebelumnya, PT. AP I melaporkan telah melunasi seluruh aset Pemprov NTB senilai Rp 106, 636 Miliar yang berada di otoritas kawasan bandara. Dengan demikian, Pemprov NTB tidak memiliki kewenangan dan hak apapun atas pengelolaan bandara selain sepenuhnya di kendalikan PT. Angkasa Pura sendiri.

"Uangnya sudah ditransfer ke kas daerah oleh PT. Angkasa Pura, itu baru pembayaran divestasi, belum kontribusi pemanfaatan sejak 2011 silam,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, H Muh Supran, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya Gubernur NTB didesak pihak yang pro terhadap perubahan nama bandara Lombok untuk segera mengeksekusi nama bandara tersebut.

Desakan ini dinilai banyak pihak tendensius dan salah alamat. Sebab, Gubernur tidak memiliki kewenangan sama sekali mengeksekusi atau mengintervensi otoritas bandara di bawah kendali PT.AP dan Menteri Perhubungan. (*)

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter