Perkumpulan Homeschooler Indonesia Dukung Kebijakan "Merdeka Belajar"

inidata.id - Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI) menyambut baik  kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia  seperti yang dirilis Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, dalam dalam Siaran Pers Nomor 408/sipres/A5.3/XII/2019 , Rabu (11/12), tentang penetapan  Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar” oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pokok kebijakan pertama,  terkait ujian sekolah berstandar nasional (USBN) berisi arahan USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa tersebut dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan. Diharapkan dengan arahan baru ini, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa.

Pokok kebijakan kedua,  terkait Ujian Nasional (UN) berisi arahan bahwa tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya dan tahun 2021 UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kompetensi minimum literasi dan numerasi mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Asesmen dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, sehingga mendorong perbaikan mutu pembelajaran alih-alih menjadi basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

Pokok kebijakan ketiga, terkait Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berisi arahan guru bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Panjang RPP cukup 1 halaman berisi 3 komponen inti: tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Pokok kebijakan keempat terkait Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi yang berisi arahan PPDB lebih fleksibel mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Koordinator Nasional PHI Ellen Nugroho, menilai positif arahan kebijakan baru dari Mendikbud yang lebih memerdekakan proses belajar-mengajar di jalur pendidikan formal. Sebagai pesekolahrumah (homeschooler), kemerdekaan belajar selalu menjadi hal yang kami utamakan.

Ellen mengatakan, setiap anak berhak merdeka belajar tentang apa saja yang positif, merdeka belajar kapan saja anak mau dan siap, merdeka belajar di mana saja yang kondusif, merdeka belajar dari siapa saja yang kompeten dan bersama siapa saja yang tepat untuk menjadi mitra.

“Kami turut gembira putra-putri Indonesia yang bersekolah formal akan makin merdeka belajar,” ucapnya..

Ellen Nugroho  menambahkan, PHI mendukung penerapan metode penilaian kompetensi siswa lewat portofolio dan penugasan, dan digantinya UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Portofolio dan pembelajaran berbasis proyek telah dipakai oleh keluarga-keluarga pesekolahrumah dan kami mendapati kedua instrumen ini sangat berguna untuk memantau kemajuan kompetensi anak.

 “Mengimbangkan kemajuan kompetensi akademis seperti literasi dan numerasi dengan pertumbuhan karakter juga gagasan yang sangat bagus, karena pendidikan memang seharusnya mengembangkan kepribadian anak secara holistik,” kata Ellen.

Implementasi Pendidikan  Informal dan Non Formal

Dalam kesempatan ini, PHI juga meminta Mendikbud segera merilis pula rumusan dan implementasi kebijakan merdeka belajar ini untuk jalur pendidikan informal dan nonformal. Kebijakan peniadaan UN di tahun 2021 tentu akan berpengaruh pada sebagian anak pesekolahrumah yang berniat menempuh ujian kesetaraan lewat satuan pendidikan nonformal. Sekalipun jumlahnya lebih sedikit dari siswa sekolah formal, anak-anak pesekolahrumah juga sama-sama anak Indonesia yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

“Untuk itu, kejelasan tentang rumusan dan implementasi kebijakan merdeka belajar bagi anak pesekolahrumah yang menjadi warga belajar satuan pendidikan nonformal sangat dibutuhkan dan dinantikan,” kata Ellen. (Ko Chtis Tian)

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter