Alamak, Belasan Ribu Kendaraan Bermotor di Bantul Ngemplang Pajak

inidata.id-Pertumbuhan kendaraan bermotor khususnya roda dua di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 383.937 unit pada tahun 2018 meningkat menjadi 404.885 unit pada tahun 2019. Sedangkan jumlah kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya mencapai 65.673 unit pada tahun 2018 dan 71.060 unit pada tahun 2019.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Bantul, Rully Marsianti mengatakan dengan populasi kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau diatasnya KPPD DIY di Kabupaten Bantul mampu mendapatkan pemasukan hingga Rp 168 miliar ditahun 2018 dan Rp 185 miliar ditahun 2019.

"Tahun 2018 target kita Rp 160 miliar dan terealisasi Rp 168 miliar dan tahun 2019 target Rp 184 miliar terialisasi Rp 185 miliar,"katanya saat menanggapi kunjungan Komisi B DPRD DIY di Kantor Samsat Bantul, Jumat (31/1/2020).

Meski pendapatan dari pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan namun demikian juga ada kendaraan bermotor yang menunggak pajak yang jumlah mencapai 4 hingga 5 persen. Terbanyak kendaraan bermotor roda dua yang menunggak pajak dalam waktu yang lama.

"Kalau jumlah kendaraan bermotor roda dua mencapai 400 ribu an maka ada belasan ribu kendaraan bermotor roda dua yang menunggak pajak," ujarnya.

Sejumlah faktor menjadi penyebab pemilik kendaraan enggan membayar pajak diantaranya motornya sudah rusak dan tidak digunakan, sudah berganti pemilik namun belum dibalik nama, motor hilang namun tak dilaporkan hingga kendaraan bermotor roda dua ditarik oleh leasing.

"Kendaraan bermotor roda dua yang menunggak pajak rata-rata keluaran sepeda bermotor tahun 80 an ke bawah bahkan sudah menjadi barang rongsokan,"ujarnya.

"Kita bahkan melakukan penagihan sampai ke rumah pemilik kendaraan bermotor roda dua dan hasilnya memang para wajib pajak ini langsung bayar," kata dia.

Kanit Regident Satlantas Polres Bantul, Iptu Mulyanto mengatakan untuk menekan penunggak pajak kendaraan bermotor roda dua maka setiap dilakukan razia kendaraan bermotor bagi yang STNK nya mati maka petugas juga menahan kendaraan bermotor roda dua sampai pemilik melunasi tunggakan pajak.

"Tapi banyak juga pemilik kendaraan bermotor roda dua yang yang ditahan motornya sama sekali tak diambil sehingga menumpuk banyak di Polres," ucapnya.

Terkait dengan penghapusan kendaraan bermotor yang nunggak lebih dari 2 tahun, Mulyanto mengatakan hal tersebut belum diterapkan di Bantul karena pihaknya masih menunggu petunjuk dari pimpinan Polri meski dalam aturan sudah ada.

"Ya kita belum menerapkan itu, namun dengan wacana nunggak pajak 2 tahun akan dihapus banyak wajib pajak yang mulai tertib bayar pajak," ujar pria asal Desa Parangtritis ini.‎

‎Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, Dwi Wahyu mengatakan tren pendapatan dari sektor kendaraan bermotor tidak mengalami kenaikan signifikan padahal jumlah pertambahan kendaraan bermotor khususnya roda dua di DIY cukup tinggi yang bisa mencapai 20 ribuan sebulan dengan pendapatan ternyata agak jomplang.

"Nah ternyata pertumbuhan kendaraan bermotor di Bantul ini juga dibarengi angka kendaraan bermotor yang nunggak pajak. Kita ingin data pasti wajib pajak yang nunggak," katanya.

Bagi wajib pajak yang menunggak membayar pajak bermotor maka jika motornya sudah tua mendingan dihapus atau bisa saja Samsat melaporkan kepada pihak terkait yang bisa melakukan penyitaan kendaraan bermotor yang nunggak tersebut.

"Kan ada SOP nya bagi wajib pajak yang ngemplang pajak. Tapi harus dipastikan terlebih dahulu kepada wajib pajaknya terkait kondisi kendaraan bermotornya. Jangan-jangan sudah jadi barang rosokan. Itu kan bisa saja," kata politisi PDIP ini. (Rony)


Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter