loading...
loading...

Cornelis Menyerap Aspirasi Masyarakat Terdampak Pembangunan Pelabuhan Kijing

inidata.id - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Cornelis datang ke Kabupaten Mempawah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Tionghoa yang tergabung dalam Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa tahun 1976 (YPKOT 76) atau lebih dikenali dengan nama Yayasan Bhakti Baru (YBB), Jumat (3/1/2020) pagi.

Saat ini, polemik antara YBB dan YPKOT akta notaris 2018 masih belum menemukan titik temu, dimana ganti rugi aset makam Tionghoa yang terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit belum jelas diberikan kepada siapa.

Mantan Gubernur Kalbar dua periode itu menegaskan bahwa dirinya sebagai anggota Komisi II DPR RI akan menerima seluruh aspirasi masyarakat yang mengadu kepadanya.

"Tujuan saya datang kesini tentunya untuk menerima aspirasi masyarakat Kabupaten Mempawah, terutama bagi yang memilih saya. Permasalahan ganti rugi makam ini akan saya koordinasikan dengan pihak terkait sesuai dengan wewenang saya du Komisi II DPR RI," kaya dia dalam pesan digitalnya.

Selama reses yang dilakukan di Kalimantan Barat kata dia, ada aduan kepadanya terkait permasalahan ganti rugi aset makam Tionghoa yang terdampak pembangunan pelabuhan internasional.

"Oleh karena itu saya akan menerima dan mempelajari masalah yang sedang terjadi ini,  untuk menentukan langkah apa yang bisa di ambil, pada intinya saya kesini untuk membantu rakyat," ujarnya.

Cornelis mengakui bahwa dirinya sudah menyerap aspirasi yang disampaikan dan sudah ada beberapa masukan yang dia berikan kepada YBB yang sedang mengalami sengkarut dengan YPKOT.

"Tadi saya sudah bertanya terkait dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemilik yayasan, kemudian mereka sudah melakukan hal yang benar sudah ada pengacara, karena kita tidak bisa bertindak sendiri-sendiri, artinya harus sesuai dengan hukum yang berlaku," kata dia.

Cornelis menegaskan bahwa dirinya akan membantu YBB semaksimal mungkin, sebab dia menyebutkan jika YPKOT dengan akta notaris tahun 2018 mempunyai unsur pemalsuan dokumen dan akan dibawa pihak berwenang, dan jika ada unsur pencaplokan dia mendesak itu segera diselesaikan.

"Kita akan bantu (YBB) semaksimal mungkin, jika ada unsur pemalsuan dokumen akan kita bawa kepada kepolisian, jika ada unsur pencaplokan maka saya minta itu segera diselesaikan," ujarnya.

Cornelis juga mewanti-wanti Pelindo jangan sampai salah melakukan pembayaran ganti rugi aset tersebut, sebab bisa berdampak kepada kerugian Pelindo sendiri.

"Kalau Pelindo salah bayar, tidak tepat kepada yang berhak, maka mereka akan rugi, karena persoalan ini bukan sepele, karena menyangkut kuburan yang mana notabenenya sesuai dengan aturan tidak boleh di gusur, seperti keramat dan tempat-tempat tertentu itu tidak boleh," ucapnya.

Cornelis memperingati masyarakat atau ahli waris dari makam Tionghoa tersebut agar siap-siap berperkara di meja hijau, sebab jika selama ini kata dia, pemilik Yayasan yang lama (YBB) yang sudah ada sejak 1976 dengan segala dokumen yang ada, tidak pernah menyerahkan kepada siapapun apalagi membuat akta baru, maka pengadilan bisa menggugurkan akta notaris tahun 2018 milik YPKOT.

"(Ahli waris) jangan main hakim sendiri, demikian juga Pelindo, kemudian Pemerintah Daerah, harus membantu menyelesaikan permasalah tersebut dan tidak boleh terlibat hanya dengan melihat kertas yang ada di atas meja, harus melihat fakta di lapangan," ucapnya menegaskan.

Cornelis menilai, pembangunan pelabuhan kijing sangat diperlukan, oleh sebab itu dia di Komisi II yang juga bermitra dengab ATR/BPN akan melakukan komunikasi secara berkelanjutan agar permasalahan tersebut segera selesai.

"Kita tidak boleh menghambat pembangunan, dan Pemerintah juga tidak boleh menyengsarakan rakyat, artinya harus ada win win solution, sama-sama nyaman, pemerintah nyaman, masyarakat nyaman," kata Cornelis. (*)

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter