Mengungkap Surat Hoaks Berisi Permintaan Uang Rp 1 Juta

inidata.id - Pegawai Harian Lepas atau PHL pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Bantul dalam beberapa hari terakhir ini bingung dan resah dengan adanya surat yang beredar mengatasnamakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ari Udi Nugroho yang meminta uang senilai Rp 1 juta kepada PHL yang ingin menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Surat tertanggal 2 Januari 2020 tersebut berkop Dinas Lingkungan Hidup Bantul dan lengkap dengan tanda tangan Ari Budi Nugroho disertai cap dari DLH Bantul. Surat tersebut ditujukan kepada semua PHL di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Pertamanan.

"Diberitahukan kepada tenaga honorer di UPT Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul bahwa untuk mengangkatan menjadi CPNS menggunakan biaya Rp 1.000.000 per calon" demikian isi surat yang beradar luas tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemkab Bantul, Ari Budi Nugroho menegaskan bahwa surat tersebut merupakan hoaks dan dibuat oleh orang tak bertanggung jawab. "Itu pencemaran nama baik saya dan Pemkab Bantul," kata dia Selasa (7/1/2020).

Ari mengaku sudah mendapatkan surat tersebut pada Senin siang (6/1) dari UPT Kebersihan dan Pertamanan. Aris mengaku kaget dengan adanya surat tersebut apalagi isinya meminta uang sehingga PHL diminta tidak mempercayai informasi hoaks tersebut.

"Sejauh ini belum ada PHL yang menyetor uang seperti yang ada dalam surat pemberitahuan palsu tersebut," kata dia.

Ari mengatakan total PHL di DLH Bantul saat mencapai 271 orang namun demikian tidak diketahui PHL yang mengikuti CPNS karena tidak ada kaitanya ketugasan PHL. "Tak ada jaminan PHL diangkat CPNS karena harus melalui mekanisme tes,".

‎Sekda Bantul, Helmi Jamharis juga memastikan surat yang beredar untuk meminta pungutan menjadi CPNS sebesar Rp 1 juta memang membuat PHL rasah oleh karenanya tak perlu mempercayai surat palsu tersebut.

"Ini hoaks. Tidak ada dasarnya peralihan dari PHL menjadi CPNS secara otomatis. Semua harus lewat tes," katanya.

Meski surat palsu dan isinya hoak tersebut Pemkab Bantul belum akan menempuh jalur hukum namun kita akan memberikan klarifikasi agar tidak ada korban penipuan.

"Belumlah (menempuh jalur hukum) cukup kita memberikan informasi yang benar saja kepada masyarakat dan tentunya PHL," katanya.‎ (Rony)

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter