Ads 720 x 90

Fiksioner Free Blogger Theme Download

Skema Perencanaan dan Pengelolaan Hutan Desa

inidata.id - Yayasan Solidaridad Indonesia bekerja sama dengan Kesatuan Pengelolahan Hutan (KPH) Sintang Timur menyelenggarakan kegiatan lokakarya perencanaan dan pengelolaan hutan Desa di Desa Sungai Buaya, Sungai Garong, dan Sungai Sintang, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Kegiatan itu berlangsung di Balai Desa Sungai Buaya dihadiri oleh 50 orang peserta yang merupakan perwakilan dari Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Wanita Tani Hutan (KWTH), Temenggung Adat, dan Perangkat Desa. Kegiatan lokakarya dibuka oleh Herkulanus, perwakilan Camat Kayan Hilir yang merangkap sebagai PJ Desa Sui Buaya. Kegiatan lokakarya dilanjutkan dengan pengenalan KPH Sintang Timur dan Yayasan Solidaridad Indonesia, melalui perwakilan masing-masing narasumber.

Niko Dimus selaku Kepala KPH Sintang Timur dalam pemaparan materinya menyampaikan tugas pokok UPT KPH Sintang Timur dengan pembagian wilayah unit kerja berdasarkan luasan 963.715 hektare yang mencakup tujuh wilayah kerja di Kecamatan Ambalau, Serawai, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Nanga Pinoh, Ella Hilir, dan Menukung yang akan selalu berusaha memaksimalkan dalam mengembangkan pemanfatan wilayah hutan yang menjadi wilayah kerja KPH Sintang Timur.

“KPH merupakan Lembaga pemerintah di tingkat tapak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan. Tujuan KPH adalah untuk mengelola hutan secara lestari dan efisien serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-bsesarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Kawasan hutan,” ujar Nico Demus.

Jimmy Wilopo selaku Manager Program NISCOPS menyampaikan, program NISCOPS Solidaridad  yang memiliki wilayah intervensi program di Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau, Landak, Bengkayang, dan Mempawah dengan sasaran program perubahan iklim dan komoditi yang berkelanjutan.

Selain itu, pemateri-pemateri lainnya dari KPH Sintang Timur seperti Vincencia/Kasi Perencanaan & Pemanfatan Hutan, Kayetanus/Kasi Perlindungan & Pemberdayaan Masyarakat, dan ditutup dengan penyampaian materi dari Indra Kurniati/Peyuluh Kehutanan Muda.

Memasuki kegiatan selanjutnya, dibukalah sesi diskusi tanya jawab dengan beberapa orang penanya. Salah satu peserta yang berasal dari kelompok tani di Desa Sui Buaya mengajukan pertanyaan mengenai syarat-syarat pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), pertanyaan tersebut dijawab oleh Indra Kurinati.

“Masing-masing kelompok tani yang sudah mendapatkan SK diminta segera membentuk kelompok dengan jumlah anggota 20 orang, kemudian di SK kan oleh desa dengan syarat sah KTP dan KK. Saat ini wilayah yang telah mendapat SK Perhutanan Sosial baru Desa Sungai Sintang, dan tahun ini dipastikan SK Perhutanan Sosial Desa Sui Buaya dan Sui Garong akan segera disahkan dan diserahkan ke masing-masing desa,” ujar Indra Kurniati.

Menyambung jawaban dari Indra Kurniati, Niko Demus menambahkan,“Kedepannya Desa Sui Buaya, Sui Garong, Sui Sintang akan mencoba untuk pengembangan tanaman Serai wangi, yang mana kemudian akan dikelola oleh KUPS dan BUMDES,”.

Skema pengelolaan Hutan Desa merupakan salah satu skema dalam Perhutanan Sosial yang bisa diakses oleh masyarakat dalam mengelola kawasan hutan di wilayah desanya masing-masing.

Dasar pengelolaan dan pembentukkan Hutan Desa ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Dalam aturan tersebut, Hutan Desa adalah hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan untuk memperoleh legalitas akses pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Hal ini menjadi peluang yang diakses oleh Pemerintah Desa Sungai Buaya, Sungai Garong, dan Sungai Sintang dan keterwakilan masyarakat desa dalam mengajukan permohonan izin Hak Pengelolaan Hutan.

Tujuan dari kegiatan lokakarya ialah untuk membekali kelompok tani terkait prosedur pelaksanaan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, dan berkenaan dengan peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Wanita Tani Hutan (KWTH) yang berupa pembinaan penyusunan Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selain itu melalui kegiatan lokakarya dapat memberikan informasi terkini mengenai perkembangan pembangunan KPH di Kalimantan Barat. (Nurmanto)


Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter