Sidang ke- 3 yang digelar Pengadilan Negeri Blora yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Agustinus Asgari Mandala Dewa SH, Hakim anggota Morindra Kresna SH dan Dwi Ananda FW, SH. MH.
Eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mujiati membacakan di dalam persidangan bahwa, "Dalam masalah ini akan dibawa dalam ranah Pra Peradilan yang harus diuji dalam sidang Pra Peradilan agar benar benar proses penyidikan atas penuntutan dapat dilaksanakan secara proposional tidak bertentangan dengan ketentuan Undang Undang atau bertentangan dengan nilai HAM (Hak Asasi Manusia)" .
Farid Rudiantoro selaku kuasa hukum terdakwa mengatakan bahwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum menekankan pada Pra Peradilan ini berarti Jaksa Penuntut Umum hanya memberi tanggapan tentang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik yaitu tentang salah prosedur dalam penangkapan penahanan dan Penggeledahan.
"Namun eksepsi kami adalah penyidik sampai penuntut umum telah lalai dan menyalahi aturan KUHAP pasal 56 (1) jo pasal (54) KUHAP. Disini adalah setiap tersangka yang diancam dengan ancaman hukuman diatas 5 atau 15 tahun wajib didampingi penasehat hukum. Dan telah diatur oleh PERKAP no. 6 tahun 2009 bab III penyidikan bagian ke empat yaitu pemeriksaan pasal 23 (5), setiap terperiksa bagi yang tidak mampu wajib didampingi penasehat hukum. Untuk itu klien kami segera di lepaskan," kata Farid.
Farid berharap putusan sela Majelis Hakim supaya mempertimbangkan dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana, sehingga menghasilkan putusan yang manfaat bagi klien kami dengan kata lain, putusan yang terbaik. (Ahmad Adirin)
Posting Komentar
Posting Komentar