Kades Tetapkan Lahan Status Quo, PT RJP Diminta Segera Selesaikan Masalah

inidata.id - Pemerintah Desa Rasau Jaya Umum menggelar mediasi terkait konflik sengketa kepemilikan lahan di Dusun Tanjung Wangi, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Senin (20/4/2020).

Sengketa yang tak kunjung selesai sejak lima tahun belakangan ini antara Koperasi KPSA Sawit Perkasa Mandiri dengan perusahaan perkebunan sawit PT Rajawali Jaya Perkasa (RJP).

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang hadir diwakilkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Tata Pemerintah Desa DSPMD Kabupaten Kubu Raya Budi Mulyono. Kemudian turut hadir pula Camat Rasau Jaya Suhartono, Danramil 07/Kakap Kapten Arm Tri Yuliantoro, pihak kepolisian serta pihak terkait lainnya.

Dalam mediasi ini, pihak bersengketa yang hadir hanya perwakilan dari Koperasi KPSA Sawit Perkasa Mandiri. Sementara, pihak PT RJP serta Ali Basri CS tak hadir. Bahkan, sudah tiga kali diundang namun tak kunjung hadir.

"Sudah tiga kali diundang, namun pihak RJP dan Ali Basri tidak hadir," kata Kepala Desa Rasau Jaya Umum, Iwan Kurnia Putra usai menggelar mediasi di ruang rapat Kantor Desa Rasau Jaya Umum.

Atas ketidakhadiran ini, PT RJP dinilai tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian konflik yang sudah berlarut lama ini. Dengan demikian, kata Iwan, karena kedudukan lahan itu di Desa Rasau Jaya Umum, maka pihaknya menetapkan status quo untuk lahan yang disengketakan tersebut.

"Masyarakat sepakat menyerahan semua ini ke pemerintahan desa. Saya maunya warga saya bersatu. Maka dari itu, atas aspirasi masyarakat, saya selaku kepala desa memuruskan untuk menjadikan lahan ini status quo. Tidak boleh ada aktivitas PT RJP di sana (TR 8 sampai TR 13). Terhitung mulai Rabu 22 April 2020, sampai batas waktu yang tidak ditentukan," kata Iwan disitat dalam keterangan resminya.

Saat mediasi berlangsung, Ketua Koperasi KPSA Sawit Mandiri Perkasa, Nasrun MT menunjukkan dokumen-dokumen tebal sebagai bukti kepemilikan lahan. Mulai dari dokumen saat menggarap lahan, hingga dokumen resmi tanda kepemilikan lahan yang ditandatangani Muda Mahendrawan, kala itu menjadi notaris.

Nasrun mengapresiasi langkah Pemerintah Desa Rasau Jaya Umum yang menjadikan status quo terhadap lahan tersebut. Karena, sejak kepemimpinan dua periode kepala desa dahulunya, bahkan dua periode Bupati Kubu Raya berganti, konflik ini tak kunjung selesai.

"Saya sangat mengapresiasi langkah terbaik yang sudah diambil Pak Kades Rasau Jaya Umum. Mengingat, PT RJP dipanggil berapa kali tidak datang. Dan, PT RJP setiap kali dipanggil ke kantor desa, kecamatan maupun ke kantor bupati, tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan. PT RJP sudah diperingatkan Pemerintah Kubu Raya," ucap Nasrun.

Maka dengan ini, kata Nasrun, pihaknya meminta PT RJP ada itikad baik untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung sejak 2025 ini. Dikatakan Nasrun, dirinya sempat didatangi pihak PT RJP beberapa waktu lalu. Tepatnya, beberapa hari setelah pemblokiran jalan perkebunan oleh anggota KPSA.

"Pihak RJP sempat mendatangi rumah saya bersama oknum Marinir. Mereka meminta agar baliho atau spanduk pemblokiran jalan itu dibuka, agar mereka bisa panen buah sawit," kata Nasrun.

Meski didatangi pihak RJP yang dikawal aparat berseragam lengkap, Nasrun tak goyah untuk melepaskan baliho pemblokiran jalan ini.

"Saya bilang ke mereka, baliho pemblokiran jalan bisa saja dilepas, asal ada penyelesaian dari PT RJP," katanya.

Tak diberi izin, kata Nasrun, pihak RJP justru meminta Ali Basri untuk melepaskan baliho pemblokiran itu. Bahkan, tiga kali pelepasan baliho tersebut dilakukan.

"Ini sudah kami laporkan ke kepolisian. Ditolak di Polsek Rasau Jaya, kami laporkan ke Polres Kubu Raya. Kalau pun tidak diproses, kami bawa ini ke Polda Kalbar. Bila perlu ke Mabes Polri. Karena ini hak kami. Sudah lama kami dizolimi," ujar Nasrun.

Ia menambahkan, ada titik terang dengan dijadikannya status quo terhadap lahan itu. "Dengan ini mudah-mudahan ada kesadaran dari PT RJP. Jangan memandang ke atas terus. Tunduklah melihat ke bawah, supaya tidak tersandung.

"Kami ini orang kecil, datang kemana-mana minta tolong hanya bawa dokumen sah yang dikeluarkan dari pemerintah desa sampai kementerian. Tapi pihak RJP bawa 'tas' ke kantor-kantor, sehingga padam lagi. Sehingga berlarut sampai saat ini," ucapnya.

Sementara itu, tak satu pun pihak PT RJP dan Ali Basri CS yang dapat memberikan keterangan. Karena, tak satu orang perwakilan dari mereka yang hadir. Sebelumnya, HRD PT RJP, Ari sempat mengatakan, bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan pemblokiran jalan tersebut sampai permasalahan ini selesai dan jelas.

"Kami maunya masalah ini segera selasai. Karena di dalam lahan itu, kami ada tanggung jawab dan hak. Kalau KPSA mengklaim itu lahan mereka, ya kita buktikan," ujarnya.

Pada intinya, kata Ari, pihak PT RJP siap mengikuti proses penyelesaiannya seperti apa. Asalkan semua pihak yang hadir lengkap. "Kami juga siap adu bukti. Kami lihat legalitasnya. Di lahan itu kami sudah bermitra di situ dengan koperasi Ali Basri," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, pihak Koperasi KPSA Sawit Perkasa Mandiri mengaku bahwa ada sekitar 143 hektar lahannya yang dirampas oleh Ali Basri. Kemudian 105 hektar lahan tersebut diserahkan ke PT RJP untuk bermitra dengan koperasi fiktif yang dipimpin Ali Basri pada 14 Januari 2015 lalu.

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter