Modus Tenggelamnya Kapal Tongkang Labroy 168 Berbau Korupsi?


inidata.id - Marine Hull salah satu produk asuransi  di bidang  kelautan dari PT. Asuransi Jasa Indonesia, dimana asuransi yang menjamin kerusakan sebagian atau seluruhnya dari rangka kapal, diduga telah menjadi praktek kejahatan asuransi akibat tenggelamnya Kapal Tongkang Labroy 168 diperairan Lavagu Renell Islands Kepulauan Solomon, 5 Oktober 2014 lalu.

Modus praktik kejahatan asuransi  lewat tenggelammnya  kapal tongkang Labroy  168 yang dilakukan oleh  Sudianto alias Aseng sebagai Direktur PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada berawal  dari  sewa menyewa kapal tongkang milik   PT. Surya Bahtera Sejati adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa Pelayaran sehingga merugikan kerugian negara Rp4,7 miliar rupiah karena diendus oleh aparat kejaksaan  berbau dugaan korupsi.

Menurut  Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pontianak Yuliantoro SH, saaat dihubungi awak media  melalui ponsel pribadi Rabu (6/5/2020 ) dugan korupsi  dalam pencairan klaim asuransi marine hull Jasindo cabang Pontianak oleh terdakwa  Sudianto alias Aseng  Direktur  PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada tidak sesuai SOP  yang berlaku diinternal Jasindo.

”Semestinya sebelumnya dibayarkan klaim nya ada tahapan proses  yang sangat  cermat dan kehatian hatian  sesuai SOP yang berlaku di internal Jasindo yang harus ditempuh para terdakwa," kata dia.

Proses  pencairan klaim atau tuntuan ganti kerugian kandasnya  atau tenggelamnya kapal tongkang Labroy 168 yang bermula dari permohonan tuntuan ganti rugi  kerugian dari terdakwa Sudiyanto selaku direktur  PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas armada tidak dilengkapi dengan dokumen  pendukung klaim  yang lengkap antara lain surat izin berlayar dari Dermaga Teluk Air Kalbar  menuju Jaya Pura. Proses akte balik nama kapal laporan survei dan peta route pelayaran sehingga kemudian terjadi pembayaran klaim ganti kerugian kepada orang yang tidak berhak yaitu terdakwa Sudianto . 

Praktisi hukum Herawan Utoro SH , menilai proses tahapan persidangan  dugaan korupsi Jasindo sebesar Rp4,7 miliar ini terlihat  adanya perlakukan khusus dari majelis hakim PN pontianak kepada ke  4 terdakwa, yaitu   dimana   ke 4 terdakwa  antara lain  M. Thomas Benprang, S.Sos. AAAIK,  Kepala Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Pontianak, Danang Suroso , Ricky Tri Wahyudi saat menjalani video conference sesuai perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia , Kejaksaan Negeri Republik Indosneia dan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No 402 /dju/HM.01.1 /4 /2020 ,nomor :Kep 17 /E/2020  dan nomor PAS 08 HH 05.05 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui teleconference.

Yang di mana para terdakwa harus melakukan sidang teleconferen  di Rutan atau di Lapas. Namun kenyatataan 3 terdakwa yang merupakan pejabat Jasindo pusat  melakasnakan sidang video conference di kantor Jasindo pusat Jakarta. Sedangkan Sudianto alias Aseng digelar video conference di kantornya di Komplek Mega Mall  Blok E No 3a RT 005 RW O10 Kelurahan Parit Tokaya.

Selain itu juga  ada hal yang subtansi ,dalam persidangan baik dari berita acara persidangan dan dakwaan tidak pernah disebutkan bahwa terdakwa Sudianto alias Aseng sebelumnya redisvis  dalam kasus illegal loging tahun 2005 dan telah diputus Pengadilan Negeri Sintang Nomor 106  dengan menjatuhkan pidana penjara 6 bulan dan subsider penjara kurungan.

Berdasarjab informasi dihimpung di di Lapas Sintang terdakwa Aseng tidak pernah menjalani hukuman tersebut berarti belum dieksekusi pihak kejaksaan .Hal ini menurut praktisi hukum ,Herawan Utoro SH, ini menggambrkan adanya perlakuan diskriminatif perlakukan hukum dari isntitusi penegak hukum.

Menurut Humas Pengadilan Negeri Pontianak Maryono tidak ditahannya ke empat terdakwa  merupakan kewenangan dari majelis hakim. Walaupaun terkesan adanya perlakukan khusus  begitu pula dengan diberlakukan perjajnjian kerja sama tiga menteri terkait sistem persidangan tipikor di saat wabah COVID-19  tidak menempatkan para terdakwa  di Rutan saat sidang Tipikor dengan cara video conference yang tidak selaras dengan peraturan kerjaas sama tiga Menteri dalam pelakssanaan sidang Tipikor. (*)

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter