loading...
loading...

Tindak Indonesia Minta Aparat Hukum Awasi Penggunaan Dana COVID-19

inidata.id - Pemerintah Kabupatan Sanggau, Kalimantan Barat, saat ini menggelontorkan dana tak sedikit untuk penanganan COVID-19.

Untuk itu, alokasi dana pembangunan di APBD tahun 2020 pada organisasi perangkat daerah (OPD) pun "disisir" atau "dialihkan."

Di tengah merebaknya pandemi Covid-19 ini, salah satu yang mengundang tanya, ialah komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau sebagai garda terdepan penanganan COVID-19 ini.

Pasalnya, keberadaan alat rapid test sempat kosong di Puskesmas. Dan belum lagi kesiapan dan persiapan petugas dan alat pelindung diri (APD).

Mencermati kondisi ini memantik Ketua Umum LSM Tim Investigasi dan Analisis Korupsi (TINDAK) Indonesia, Yayat Darmawi SH, SE, MH angkat bicara, dan mempertanyakan kinerja instansi ini.

Menurut Yayat, miris sekali jika terindikasi kondisinya demikian, dimana semua orang  konsen dalam penanganan Covid-19. Malah sebaliknya instansi terkait tidak mempersiapkan segala sesuatunya.

"Jika demikian kondisinya, jelas sangat miris sekali. Jadi patut dipertanyakan, sejauh mana komitmen lembaga itu sebagai garda terdepan penanganan Covid-19," katanya.

Yayat menjadi "ragu" atas kualitas alat rapid tes dan alat kesehatan lainnya yang pengadaannya dilaksanakan Dinas Kesehatan Sanggau.

"Bayangkan, alat rapid tes saja sempat kosong di Puskesmas. Jadi ini mengundang tanya. Saya menjadi bertanya-tanya bagaimana kualitas alat rapid tes yang pengadaan oleh instansi ini. Dan jumlahnya berapa dengan harga berapa," katanya.

Bukan itu saja, demikian pula pengadaan lainnya, seperti suplemen vitamin, alat kesehatan lainnya dan APD.

" Nah, kualitas barang-barang ini juga perlu dipertanyakan," katanya.

Memang kata Yayat, sepengetahuan dirinya pengadaan barang-barang tersebut E-Katalog. Namun, apakah itu tidak ada "celah" untuk melakukan hal-hal yang mengindikasikan adanya konspirasi.

"Saya tak menuduh, tapi arah ke sana bisa saja terjadi," ujarnya.

Yayat menegaskan, pihaknya akan terus memantau penggunaan dana penangan COVID-19 di Kabupaten Sanggau, yang di antaranya dialokasi sebanyak Rp37 miliar.

"Kami tetap akan memantau penggunaan dana penanganan Covid-19 di Kabupaten Sanggau ini. Dimana alokasinya pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) dan Disperindagkop dan UKM," katanya.

Selain itu Yayat juga meminta aparat penegak hukum Polres Sanggau dan Kejari Sanggau untuk melaksanakan monitoring dan menindak secara tegas penyalah gunaan dana Covid-19 di Kabupaten Sanggau sesuai dengan instruksi dan arahan Presiden Joko Widodo.

Yayat juga meminta Bupati Sanggau Paolus Hadi untuk segera melantik Kepala Dinas Kesehatan Sanggau yang definitif, mengingat situasi saat ini sangat dibutuhkannya leader dan figur yang memang memahami tentang bidang kesehatan.

" Sesuai instruksi Presiden RI, aparat penegak hukum mesti mengawasi penggunaan dana Covid-19 ini Dan akan menindak secara tegas dengan ancaman hukuman mati apabila dana atau anggaran disalah gunakan diulanginya kembali agar sebaiknya Bupati Sanggau segera melantik Kadis Kesehatan definitif," katanya dalam pesan digitalnya.

Dikonfirmasi melalui Whatshapp-nya, Plt Kadis Kesehatan Sanggau, Ginting tak merespon. Yang di mana pesan yang disampaikan hanya diread atau baca. Namun tidak ada balasan.


Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter