Begini Dorong Ekonomi Rakyat di Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Kalbar

inidata.id - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani, menyebut nilai Konservasi Tinggi (NKT) biologis, ekologi, sosial atau budaya nilai-nilai yang dianggap luar biasa signifikan atau penting, baik di tingkat nasional, regional atau global. Dia bilang, termasuk keberadaan spesies langka atau endemik, ketersediaan ekosistem, dan situs suci masyarakat setempat.

“Penerapan konsep NKT di Indonesia telah menyelamatkan sekitar satu juta hektar kawasan konservasi pada areal produksi. Sebagian area NKT tersebut secara perundang-undangan memang sudah seharusnya menjadi areal konservasi,” kata  Adi Yani di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa (25/8/2020).

Namun begitu, dia bilang sebagian area NKT bukan karena alasan perundang-undangan melainkan karena secara konservasi, areal tersebut mempunyai nilai konservasi yang tinggi. Konsep Areal bernilai konservasi tinggi ini akan efektif? Dia berkata,  hal ini akan bergantung pada langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan para pihak.

“Tujuan utama NKT adalah memelihara dan meningkatkan nilai dan fungsi-fungsi konservasi,” kata  Adi Yani.

Identifikasi NKT adalah langkah awal yang penting sebelum bergerak pada
pengelolaan dan pemantauan. Konsep NKT adalah konsep yang dinamis dan
berkembang sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan baru. Pembelajaran dari Kalimantan Barat untuk pengelolaan Area bernilai konservasi tinggi sudah sangat maju, misalnya penetapan kawasan ekosistem essensial di Kalimantan Barat sebagai upaya memayungi kebijakan pengelolaan NKT (High Conservation Value) di level landscape.

“Memperkuat pendekatan keseimbangan dari aspek produksi, proteksi dan inklusi,” kata Adi Yani.

Dia menjelasakn, demi memperkuat pengelolaan tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menyusun kebijakan dan mendorong kolaborasi para pihak melalui Green Collaboration dalam mendorong perekonomian  masyarakat pada Areal Bernilai Konservasi Tinggi.

Adi Yani membeberkan, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah mencapai ± 146.807 km2 atau 7,53 persen  dari luas Indonesia merupakan provinsi terluas ketiga atau lebih besar 1,13 kali luas pulau Jawa dengan luas kawasan hutan yang mencapai ± 8,39 juta hektare atau sekitar 57,62 persen dan jumlah desa sampai saat ini sebanyak 2.031 desa. 

“Sehingga jika dilihat dari luas Kawasan hutan dan komposisi desa maka pemanfaatan fungsi hutan baik fungsi ekonomi, fungsi ekologi maupun fungsi sosial masih sangat mungkin untuk dioptimalkan,” kata dia.
Adi Yani bilang, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 telah mengamanahkan bahwa hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan YME harus memberikan manfaat bagi umat manusia dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang pemanfaatan dan penggunaannya mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis. Selanjutnya dalam Perda Provinsi Kalbar Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa ketersediaan sumber daya alam berupa lahan sangat terbatas.

“Oleh karena itulah pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan karakteristiknya,” kata Adi Yani.

Salah satu sumber daya alam yang potensial, kata dia  untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang hidup, beraktifitas dan menggantungkan pencaharian ekonominya dari sumber daya alam setempat adalah kawasan atau areal bernilai konservasi tinggi melalui skema kolaborasi berbagai 5 pihak. 

Tentunya harus dikelola dengan konsep pengelolaan kawasan yang mensyaratkan dan menjamin pemeliharaan dan peningkatan nilai konservasi tinggi. Maka dari itulah, sebagai upaya memperluas akses serta mendorong perekonomian masyarakat yang berada di dalam dan sekitar areal bernilai konservasi sekaligus menjaga kelestariannya dapat berjalan dengan baik.
“Hal inilah sangat sejalan pula dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yakni mewujudkan masyarakat sejahtera dan mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan,” kata Adi Yani seraya memambahkan, penyelenggaraan acara penandatanganan naskah kerjasama antara pemegang izin usaha dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil  hutan bukan kayu pada hari ini merupakan momentum penting dan strategis dalam mendorong perekonomian masyarakat pada Areal Bernilai  Konservasi Tinggi sebagai perwujudan konsep Green Collaboration.

“Untuk itu kedepan kita harus berani melakukan upaya korektif dan terobosan baru dalam rangka memaksimalkan fungsi dan manfaat sumber daya alam dan hutan mencakup aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara berkeadilan, berkerakyatan dan berkelanjutan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, Adi Yani.


Related Posts

1 komentar

  1. Usaha masyarakat mesti terus didorong dan dikembangkan oleh berbagai pihak, baik oleh Pemerintah Daerah melalui UPTnya seperti UPT. KPH Wil Sanggau Barat turut serta dalam pembinaan pengembangan produks hhbk masyarakat setempat.

    BalasHapus

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter