Anggota MPR: Sejarah Kebiadapan dan Pemberontak PKI Harus Diketahui Generasi Muda

 inidata.id - Menjelang peringatan G 30 S/PKI, anggota MPR sekaligus anggota DPR RI, Gandung Pardiman mengingatkan kepada pemerintah khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk tidak menghilangkan sejarah pemberontak PKI mulai tahun 1926, 1948 dan tahun 1965.

"Generasi muda, masyarakat harus tahu bahwa PKI telah melakukan kebiadapan membunuh para ulama, nasionalis hingga para jenderal yang dibunuh dengan kejam dan dimasukkan dalam sumur lubang buaya," katanya di sela-sela acara Sosialisasi 4 Pilar di Pendopo Gandung Pardiman Center (GPC) Desa Karangtengah, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (22/9/2020).

Gandung Pardiman yang juga politisi senior Partai Golkar ini menyatakan Pancasila adalah final dan tidak bisa diperas-peras menjadi tri sila, eka sila dan mengganti Ketuhan Yang Maha Esa menjadi Ketuhanan yang berkebudayaan.

"Pancasila itu sudah final tidak bisa lagi diperas-peras," ucap anggota Komisi VII DPR RI ini.

Ketua Front Anti Komunis Indonesia (FAKI), Triandi Mulkan mengatakan sejarah telah membuktikan bahwa paham komunis adalah paham yang menyesatkan dan untuk mencapai tujuan maka berbagai tindak pembantaian dilakukan dan tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga negara lain.

"Bagaimana ketika komunis di Rusai, Tiongkok hingga Myanmar melakukan pembunuhan dan sejarah di Indonesia maka paham komunis tidak sesuai negara kita yang berketuhanan," ucapnya.

Paham komunis kata pengacara senior di Yogyakarta paham komunis di Indonesia ibarat Corona yang sama sekali tidak kelihatan, tidak pernah terlihat gerakannya dan tidak ada bentuknya oleh karenanya perlu ada pemahaman kepada generasi muda.

"Oleh karenanya saya bersama dengan tokoh-tokoh anti PKI terus mendengungkan dan mengingatkan akan bahanya paham komunis kepada generasi muda," ucapnya.

Sementara Bupati Bantul, Suharsono yang turut menjadi narasumber Sosialisasi 4 Pilar mengatakan sebagai kepala daerah maka Pancasila merupakan harga mati yang tidak bisa diotak-atik kembali. Termasuk dalam menempatkan pejabat yakni seorang camat yang merupakan non muslim maka demi menegakkan Pancasila maka tetap dipertahankan dan hasilnya warga tetap menerima keberadaan camat yang non muslim tersebut.

"Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi. Korupsi akan menjadikan masyarakat sengsara," ucapnya.‎ (Rony)

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter