Ini Dia Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Pontianak

inidata.id-Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengukuhkan 23 anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak berdasarkan SK Walikota nomor 885/Ekon-SDA/2020 tanggal 22 September 2020. 

Dalam konteks upaya percepatan akses keuangan di daerah, diperlukan adanya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah daerah dengan instansi dan stakeholders lain yang terkait. 

Oleh karena itu, dibentuklah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi antar instansi dan stakeholders lain yang terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono selaku Ketua Dewan Pengarah TPAKD Kota Pontianak menyampaikan bahwa akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan menjadi sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Pembangunan perekonomian yang berpihak kepada masyarakat menengah bawah sangat diperlukan agar mereka dapat memperoleh akses terhadap produk dan jasa keuangan. 

Hal ini sejalan dengan dengan permasalahan faktual masyarakat yang sedang berjuang mengurangi dampak ekonomi pandemic Covid-19.  Untuk hal tersebut, program TPAKD Kota Pontianak mengambil tema “inklusi keuangan untuk percepatan pemulihan ekonomi” dengan fokus membantu Pemerintah daerah dalam usaha percepatan pemulihan ekonomi melalui pembukaan akses layanan jasa keuangan.

Deputi Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap inisiasi dan sinergi Pemerintah Kota Pontianak dalam pembentukan TPAKD.  Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas TPAKD 2019 yang meminta Pemerintah Daerah untuk mempercepat akses masyarakat kepada sektor jasa keuangan untuk mewujudkan pencapaian target inklusi keuangan Indonesia sebesar 90% pada 2024. 

Saat ini indeks inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 76,19% sedangkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03%. Sementara di Kalimantan Barat indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 75,33% sedangkan indeks literasi keuangan tercatat sebesat 36,48%. 

"Tugas pencapaian angka inklusi merupakan tugas berat yang harus dikerjakan bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders baik Pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, Lembaga Jasa Keuangan, akademisi, praktisi usaha, serta elemen masyarakat lainnya," kata Sarjito dalam keterangan resminya.

Sarjito menyampaikan bahwa Dengan adanya pembentukan dan sekaligus pengukuhan TPAKD Kota Pontianak pada hari ini, maka TPAKD di seluruh Indonesia saat ini berjumlah 197 TPAKD, dengan 32 TPAKD tingkat provinsi dan 165 TPAKD tingkat kabupaten/kota. 

Di provinsi Kalimantan Barat, TPAKD Kota Pontianak merupakan TPAKD ketiga setelah sebelumnya dibentuk dan dikukuhkan TPAKD Provinsi Kalimantan Barat serta TPAKD Kabupaten Kubu Raya. 

"Semoga TPAKD Kota Pontianak bisa memberikan kontribusi nyata untuk kesejahteraan masyarakat Pontianak," kata Sarjito.



Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter