-->

Advertisement

KS

Warga Desa di Kalimantan Barat Harus Melek Hukum

inidata.id - Paralegal Masyarakat Gambut Kalimantan Barat yang terhimpun di dalam organisasi PPMGI (Perkumpulan Paralegal Masyarakat Gambut Indonesia) bekerja sama dengan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, dan Advokat Bantuan Hukum dari Kantor Hukum SAFIR, menyelenggarakan Legal Coaching Forum (LCF) dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi masalah-masalah hukum khususnya di Kalimantan Barat.

Legal Coaching Forum menghadirkan pembicara yaitu Dr Hermansyah. Ia merupakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,  Asep Y Firdaus (advokat bantuan hukum SAFIR), Zainal Anwal (Sekjen PPMGI) dan Andi Fahrizal (Jurnalis senior Monggabay). Para pembicara membagi pengetahuan dan pengalaman mengenai kasus hukum kebakaran hutan dan lahan.

Hermansyah menilai, wajah penegakan hukum ini terkesan masih sangat buruk. Ini akibat dari kesimpangsiuran aturan hukum. 

“Oleh karena itu, paralegal harus mendalami aturan-aturan hukum agar mampu ikut mendorong penguatan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum,” kata Hermansyah. 

Advokat bantuan hukum SAFIR,  Asep Y Firdaus menjelaskan, dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, setiap orang yang melakukan tindak pidana membakar akan terkena sanksi hukum, termasuk perusahaan pembakar, Putusan Mahkamah Agung telah menjatuhan pidana sekaligus ganti rugi pemulihan lingkungan.


“Warga masyarakat Desa juga harus menyadari bahwa sanksi hukum bisa dikenakan pada mereka kalau membakar lahan. Meskipun ada pengecualian jika membakar kurang dari 2 hektare dan dilakukan sesuai dengan adat tradisi,” kata dia disitat dalam keterangan resminya.

Menurut Zainal Anwar, paralegal dan masyarakat desa sudah harus melek hukum agar jangan selalu jadi korban. Jika masyarakat tahu hukum maka setidaknya dia bisa menyaradari hak-hak dan kewajiban hukumnya, dan tidak mudah untuk dibodohi oleh pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan.

Selain kasus kebakaran lahan, banyak kasus hukum lain yang dihadapi masyarakat desa, seperti sengketa tanah, sengketa perburuhan, sengketa batas desa, sengketa lingkungan hidup. Jika setiap desa ada paralegal yang telah memiliki keterampilan dasar mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan secara cara menyelesaikan sengketa, maka akan mendukung upaya penyelesaian sengketa.

Legal Coaching Forum (LCF) ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai sarana belajar bagi masyarakat desa umumnya dan paralegal pada khususnya. PPMGI Kalimantan Barat berhadap ada dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota utamanya dalam mendorong penguatan akses terhadap keadilan. 



Related Posts

Posting Komentar

Kiri Ads

NA

Subscribe Our Newsletter