-->

Sinergitas Penthahelix Tentukan Keberhasilan Penanganan Karhutla di Kalimantan

inidata.id-Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad yang diwakili Kasdam XII/Tpr, Brigjen TNI Djaka Budhi Utama menjadi narasumber dalam acara Coffee Morning  di Aula Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Acara kali ini dalam rangka membahas upaya pencegahan kebakaran dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalbar.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah:

      Dukung Inidata.id tetap ada  

Selain Kasdam XII/Tpr turut juga menjadi narasumber di antaranya Gubernur Kalbar Sutarmidji, Kapolda Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto, Kajati Masyhudi. Acara dihadiri oleh Kadis LHK Provinsi Kalbar, para Bupati dan Walikota serta para pelaku usaha di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

Kasdam XII/Tpr, Brigjen TNI Djaka Budhi Utama menyampaikan, penanganan Karhutla di Kalbar, Program Langit Biru di Bumi Khatulistiwa adalah bentuk nyata upaya Kodam XII/Tpr membantu pemerintah untuk penanganan Karhutla dalam bingkai Desa Mandiri.

Untuk itu, Kodam XII/Tpr telah menyiapkan personel sejumlah 1.556 orang personel beserta Alkap di satuan masing - masing dalam rangka pencegahan Karhutla di wilayah Kalbar. 

Dia menyampaikan, untuk menekan terjadinya Karhutla di wilayah dengan mengoptimalkan peran Babinsa yang telah tergabung dalam Tim Terpadu untuk melaksanakan Sosialisasi serta Edukasi dan patroli pada wilayah yang rentan terjadi Karhutla.

"Oleh karena itu, dalam pencegahan Karhutla sinergitas seluruh Unsur    Penthahelix sangat menentukan keberhasilan pencegahan serta penanganan Karhutla di wilayah. Saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, perusahaan dan pemerintah untuk dapat saling bahu membahu menciptakan kondisi bebas api di wilayahnya masing-masing," ucap Brigjen TNI Djaka Budhi Utama.

Sedangkan sebelumnya Gubernur Kalbar Sutarmidji, mengungkapkan, bahwa membiayai pemadaman api akibat adanya Karhutla itu, tidak sedikit dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Perlu biaya yang sangat mahal.

"Ini diharapkan menjadi perhatian bersama dan kita cari solusinya, terus kita carikan alternatif - alternatif yang bisa membuat lebih efektif. Sehingga kita tidak berkutat dengan masalah ini," ujar Gubernur Sutarmidji.

Dia menyampaikan, tetap mendukung upaya penegakkan hukum dalam penanganan Karhutla. Menurutnya, karena kalau tidak ada upaya penegakkan hukum masyarakat suka menganggap remeh. 

"Kalau tidak ditegakkan seperti itu sulit, hukum harus ditegakkan. Dan saya harap ini tidak terjadi lagi, mari kita tangani Karhutla secara bersama sama, untuk menjaga kesinambungan dari usaha - usaha di sektor perkebunan dan supaya ada sinergitas oleh pelaku usaha perkebunan dengan pemerintah di daerah masing - masing," kata Gubernur Sutarmidji.

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto mengatakan, bahwa dalam penanganan Karhutla, Provinsi Kalbar telah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. 

"Kita sudah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat bahwa wilayah Kalbar paling baik dalam hal mengkoordinasikan pencegahan Karhutla jangan sampai apresiasi itu luntur," kata Remigius Sigid Tri Hardjanto.

Dia setuju dengan adanya kegiatan - kegiatan yang selalu mengingatkan tentang pentingnya mencegah Karhutla. 

"Sesuai dengan arahan presiden upaya pencegahan diprioritaskan. Kita semua ditugaskan untuk mencegah bagaimana tidak ada api, supaya tidak terjadi kebakaran. Jadi lebih baik kita mencegah jangan sampai ada api, sekecil apapun api agar segera dipadamkan. Jangan sampai ada api yang dibiarkan," kata Remigius Sigid Tri Hardjanto.

Kajati Kalbar Masyhudi menyampaikan, bahwa perusahaan sesuai dengan undang - undang mempunyai hak dan kewajiban, haknya adalah untuk mengelola dan mengolah hutan sesuai dengan ijin yang telah diberikan. Selanjutnya perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk ikut serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya. 

"Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2001 perusahaan wajib memiliki sarana dan prasana yang memadai untuk mencegah kebakaran hutan yang ada dilokasi usahanya. Untuk itu perusahaan harus memiliki sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya karhutla, memiliki alat pencegahan dan SOP untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran, wajib membentuk perangkat organisasi serta melaksanakan pelatihan penanggulangan kebakaran," kata Kajati Kalbar Masyhudi. 


Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah:

      Dukung Inidata.id tetap ada  

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter