-->

KS

Kasus Anging Mammiri Melebar, Penegak Hukum Diminta Turun Tangan

inidata.id - Lembaga Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel mendesak Kepolisian maupun Kejaksaan menyelidiki adanya aroma korupsi dalam pengelolaan diam-diam kawasan sempadan pantai oleh pihak Anging Mammiri.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah:

    Dukung Inidata.id tetap ada

Di mana sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui dinas terkait dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar telah mengungkapkan bahwa seluruh bangunan milik Anging Mammiri yang berada di sepanjang pesisir tidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) meski sebelumnya pihak Anging Mammiri pernah mengajukan permohonan penerbitan IMB.

Pertimbangan pihak DTRB tidak menerbitkan IMB lantaran bangunan milik pihak Anging Mammiri berada dalam kawasan sempadan pantai.

Tak hanya DTRB Kota Makassar, penegasan yang sama juga diungkapkan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar jika bangunan milik Anging Mammiri diduga tanpa dukungan surat IMB.

Demikian juga penegasan dari pihak Dinas Pariwisata Kota Makassar. Di mana pihak Dinas Pariwisata Kota Makassar mengaku Anging Mammiri belum pernah mengurus Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sementara kegiatannya merupakan bagian dari usaha pariwisata.

“Dengan adanya penegasan dari masing-masing dinas terkait, artinya segala aktivitas oleh Anging Mammiri di sana itu dapat diduga ilegal dan tentunya berpotensi merugikan perekonomian daerah. Dan itu bagian dari unsur dugaan tindak pidana korupsi,” kata Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel Farid Mamma, Jumat (18/6/2021) sebagaimana diberitakan Kedai-berita.com.

Ia juga berharap kepada Pemkot Makassar bisa bertindak tegas menyikapi masalah Anging Mammiri ini. Di mana tanggung jawab Pemkot Makassar adalah bagian dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan hingga pengawasan kawasan sempadan pantai.

“Penegak hukum juga harus hadir dalam menyelesaikan polemik kasus Anging Mammiri ini. Perlu diselidiki sejauh mana hak pengelolaan/pemanfaatan kawasan sempadan pantai oleh pihak Anging Mammiri. Apakah didasari oleh kerjasama pengelolaan/pemanfaatan kawasan tersebut atau. Ini penting diselidiki apalagi kabarnya aktivitas Anging Mammiri di sana itu terhitung sejak tahun 2018 hingga saat ini,” ucap Farid.

Ia mengatakan kawasan sempadan pantai merupakan kawasan yang dikuasai oleh negara yang dilindungi keberadaannya karena berfungsi sebagai pelindung kelestarian lingkungan pantai. Dengan demikian kawasan sempadan pantai menjadi ruang publik dengan akses terbuka bagi siapapun (public domain).

Status tanah Negara pada kawasan tersebut mengisyaratkan bahwa negara dalam hal ini pemerintah tentunya yang berhak menguasai dan memanfaatkannya sesuai dengan fungsinya.

“Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai semata-mata difokuskan untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi konservasinya serta harus steril atau terbebas dari kegiatan pembangunan,” ujar Farid.

Pemerintah sebagai pemegang hak pengelolaan memegang peranan dalam mengendalikan pemanfaatannya tersebut, bisa dengan jalan kontrol memberikan ijin pemanfaatan bagian-bagian tanah kawasan pantai pada pihak ketiga berdasarkan perjanjian.

“Selain pengawasan dan kontrol terhadap pemanfaatan kawasan sempadan pantai, sebelumnya perlu dilakukan pengetatan pemberian izin lokasi untuk pemanfaatan tanah pantai di area tersebut,” kata Farid.

Ia justru menyayangkan jika ada pihak-pihak seperti Anging Mammiri yang diduga bertindak secara diam-diam melakukan pengelolaan kawasan sempadan pantai tanpa melalui restu atau perikatan perjanjian dengan pemerintah dalam hal ini Pemkot Makassar.

“Ini tentu bisa berdampak hukum dan dapat dibawa ke ranah tindak pidana korupsi karena unsur merugikan negara atau perekonomian negara cukup terang di dalamnya,” kata Farid.

Komisi A DPRD Makassar Minta Pemkot Tegas

Komisi A DPRD Kota Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak usaha pariwisata Anging Mamiri.

Di mana bangunan usaha pariwisata Anging Mamiri tersebut diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Rahmat Taqwa Quraisy mengatakan, persoalan Kafe Anging Mammiri yang berdiri di kawasan wisata pantai Tanjung Merdeka Anging Mammiri itu sudah dibahas sewaktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Makassar dengan pihak pengelola Anging Mamiri dan dan para dinas terkait.

Hasil RDP, lanjut Rahmat Taqwa, kemudian menemukan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha wisata Anging Mamiri memang telah menyalahi aturan. Selain seluruh bangunan usahanya tak mengantongi IMB, usaha Beach Stone yang juga masih bagian dari usaha wisata Anging Mamiri, juga tak memiliki perikatan perjanjian kerja sama mengenai pemanfaatan lahannya.

“Kami meminta Pemkot tegas dalam menjalankan aturan yang ada. Kami akan koordinasi ke teman-teman Satpol dan Dinas Tata Ruang, apalagi ini sudah melalui RDP. Tentunya kami menyayangkan apa yang dilakukan pihak hotel,” ucap Rahmat Taqwa, Rabu 9 Juni 2021.

Jawaban Pihak Anging Mammiri

Terpisah, salah seorang pemegang saham Anging Mammiri Beach Cafe dan hotel, Andi Djamaluddin alias Om Betel mengaku bahwa bangunan gedung yang berada dalam kawasan usaha wisata Anging Mamiri yang ditempatinya tersebut, memang tak memiliki IMB. Meski sebelumnya, pihaknya pernah mengajukan permohonan IMB untuk membangun awal di atas lahan kawasan wisata yang dimaksud.

“Memang izin IMBnya tidak ada, kami sudah pernah bermohon sewaktu membangun, tetapi tidak diterbitkan oleh Pemkot dengan alasan lokasi berada dalam zona sempadan pantai (laut),” kata Betel.

Ia berharap masalah yang dialami pihaknya tidak dibesar-besarkan. Tapi, kata dia, pihaknya butuh pembinaan dari pihak terkait dalam hal ini Pemkot Makassar.

“Tapi kalau ingin bongkar bangunan kami juga silahkan. Tapi jangan tebang pilih, bongkar itu juga semua bangunan yang berada dalam zona sempadan pantai seperti yang ada di depan Benteng Fort Rotterdam misalnya dan seterusnya. Perlu diketahui, usaha Anging Mamiri ini juga berkontribusi menciptakan lapangan kerja, jadi itu juga tolong dipertimbangkan baik-baik,” ucap Betel.

“Jangan hanya gedung kami yang disegel atau mau dibongkar, ini tebang pilih namanya, segel juga gedung yang lain yang berdiri di sepanjang kawasan sempadan pantai. Coba lihat banyak sekali kasus yang sama. Saya tantang Pemkot berani tidak tindak tegas itu semuanya dan bongkar semuanya?,” tantang Betel.

Penegasan DTRB, PTSP hingga Dinas Pariwisata

Kepala Bidang Penindakan DTRB Kota Makassar Karyadi Karsa mengatakan, bangunan milik Anging Mammiri yang berada di daerah Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate itu hingga kini belum mengantongi dokumen IMB lantaran tata letak bangunannya dianggap bermasalah.

“Kemarin waktu membangun kami sudah larang untuk tidak melanjutkan, karena bangunan itu tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan IMBnya. Itu karena lokasi bangunannya berada dekat dengan pantai, makanya kami kemarin pasang papan penyegelan di sana,” kata Karyadi Karsa saat dikonfirmasi, Selasa 8 Juni 2021.

Hal yang sama juga diungkapkan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar. Kepala Dinas DPM- PTSP Kota Makassar Andi Bukti Djufrie melalui Kepala Bidang non Teknis Faisal Burhanuddin menegaskan jika pihaknya belum pernah mengeluarkan izin apapun terkait Kafe Anging Mamiri.

“Sampai saat ini kami belum pernah mengeluarkan izin apapun. Pernah mereka ajukan permohonan tetapi kami tidak berani terbitkan karena bangunannya dianggap bermasalah,” kata Faisal.

Tak hanya DTRB dan DPM-PTSP, Dinas Pariwisata Makassar lewat Kepala Bidang Destinasi, Andi Karunrung juga menegaskan jika usaha yang bergerak di bidang Pariwisata yakni Anging Mammiri Beach Cafe dan Hotel yang dimaksud tidak memiliki Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Andika mengaku baru mendengar ada usaha sebesar itu di wilayah Kecamatan Tamalate dan ia berjanji akan turun meninjau langsung lokasi yang dimaksud.

“Setahu saya tidak ada TDUP untuk Anging Mammiri, saya juga baru tau ada usaha sebesar itu disitu, tapi nanti kita turun cek lokasi,” kata Andika saat ditemui, Rabu 16 Juni 2021.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah:

    Dukung Inidata.id tetap ada 

Related Posts

Posting Komentar

Kiri Ads

NA

Advertisement

Subscribe Our Newsletter