-->

Advertisement

KS

BUP BP Batam Bantah Ada Pungli di Pelabuhan

 

Dugaan pungutan liar (Pungli) di Pelabuhan Batam beredar di Media akhir -akhir ini   turut menyeret institusi Badan Usaha Pelabuhan BP Batam sebagai pemangku kebijakan dan perpanjangan Pemerintah Pusat di Batam.

Direktur Badan Usaha Pelabuhan, BUP BP Batam Nelson Idris mengatakan, bahwa dugaan pungli terkait kegiatan pandu di Perairan Batam yang melibatkan perusahaan KSO (kerja sama operasi) dengan BP Batam bukan ranah BP Batam.

"Kalau melihat dugaan pungli yang diklaim dua tagihan itu harus dikroscek kembali ke perusahaan KSO yang bekerjasama dengan BP Batam. Apakah ada permintaan dari agen atau tidak? Karena kalau ada permintaan jasa pandu maka perusahaan KSO wajib memberikan pelayanan dan tagihan tersebut resmi, bukan pungli seperti yang dituduhkan," ujar Nelson.

Nelson menambahkan, untuk menggunakan jasa pandu dan tunda maka perusahaan pelayaran harus mengajukan PUK (Pernyataan Umum Kapal) sehari sebelum kegiatan, kepada Badan Usaha Pelabuhan BP Batam. 

Setelah PUK didapatkan, maka Badan Usaha Pelabuhan BP Batam melakukan hold dana rekening perusahaan pelayaran untuk biaya jasa pandu atau tunda sesuai estimasi biaya kegiatan tersebut. Kemudian BP Batam akan menerbitkan surat perintah kerja (SPK) yang akan diteruskan kepada perusahaan KSO dengan BP Batam. 

"Di sistem BUP BP Batam, agen pelayaran dapat memilih untuk menggunakan jasa pandu atau tidak. Tentunya jika memang kapal berlabuh melalui area wajib pandu, maka kapal wajib menggunakan jasa pandu. Jika tidak melintasi area wajib pandu, maka permintaan jasa pandu ini akan dikenakan tarif 200 persen sesuai Perka BP Nomor 11 Tahun 2018," ucapnya.

Itu sebabnya Nelson keberatan dengan klaim Asosiasi yang menyebut bahwa BP Batam menagih biaya wajib pandu meski mereka tak melintasi perairan wajib pandu karena pengguna jasa (agen pelayaran) yang memilih sendiri untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa pandu saat mengajukan PUK. 

Dia menyoroti dasar hukum pengenaan tarif jasa pemanduan dan penundaan di Area Wajib Pandu di Perairan Batu Ampar yakni Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990 yang sudah tidak sesuai lagi dengan kepadatan lalu lintas kapal di perairan Batu Ampar.

"KM 22 Tahun 1990 tersebut sudah berumur 31 tahun dan sudah harus dilakukan pembaruan menyesuaikan kepadatan lalu lintas kapal di Perairan Batuampar," tambahnya.

Manager PT Gemalindo Shipping Batam, Allan Roy, membantah pihaknya melakukan pungutan liar terhadap jasa kapal tunda yang dikenakan kepada agen pelayaran. 

Allan Roy pun membeberkan bukti permintaan layanan kapal jasa kapal tunda dari PT Natio Bahary Agency pada tanggal 17 April 2021 untuk kegiatan di perusahaan galangan PT. Labroy Shipyard di Telaga Punggur lengkap beserta tagihan invoice resmi. 

Dalam form permintaan yang ditandatangani oleh sdr. Johan selaku agen pelayaran tersebut, tertera bahwa biaya layanan kapal tunda yang dikenakan per jam senilai Rp 12 juta. 

"Jadi kami tagih sesuai permintaan. Kami tidak asal tagih. Kita jual jasa. Lalu pungli nya dimana?" tanya dia. 

Allan Roy menjelaskan, dalam Perka BP Batam diatur kalau BP Batam hanya melayani di alur wajib pandu. Tapi tidak bisa masuk ke dalam Terminal Khusus (Tersus). 

"Jadi karena kami KSO otomatis kami hanya mengantar sampai ke bibir Terminal Khusus. Selanjutnya, tanggungjawab dari pemilik galangan," kata dia.

"Tapi karena kondisi saat ini, pemilik galangan tidak memiliki kapal tunda, jadi satu paket. Dan kita sudah ada negosiasi sama agennya sebelum kapal ini masuk. Tiba-tiba dibilang pungli," ujarnya.

Hal yang sama juga  Manager Pelayaran Kurnia Samudra, Sahrul Kurnia, mengatakan bahwa tarif di Terminal Khusus berdasarkan bisnis to bisnis.

"Artinya negosiasi. Tergantung besarnya tug boat serta durasi waktu pekerjaan. Bahkan sebelum pekerjaan itu terjadi, ada negosiasi dulu," kata Sahrul Selasa (27/7)2021). 

Sahrul  mengaku kebingungan  kalau pihaknya dituduhkan pungli, sebab sejauh ini sudah lama bekerjasama dengan perusahaan keagenan di Batam.

 "Saya juga bingung. Sementara jasa belum dibayarkan," kata Sahrul.(*)

Related Posts

Posting Komentar

Kiri Ads

NA

Subscribe Our Newsletter