-->

Advertisement

KS

Menakar Calon Tersangka Mark Up Bansos Covid-19 Makassar


 inidata.id - Hingga saat ini Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel belum juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan mark-up bantuan sosial berupa paket sembako untuk masyarakat Kota Makassar yang terdampak pandemi Covid-19.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah:
Dukung Inidata.id tetap ada

“Kita masih menunggu audit dari BPK RI. Kalau sudah ada kita langsung tindaklanjuti dengan penetapan tersangka,” ucap Kepala Subdit 3 Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel, Kompol Fadli saat ditemui di Mapolda Sulsel sebelumnya.

Meski demikian, kata Fadli, identitas calon tersangka dalam kasus itu sudah dikantongi dan peranannya cukup jelas.

“Sudah ada dan cukup jelas itu,” akui Fadli.

Menanggapi hal tersebut, Akademisi Universitas Bosowa (Unibos) atau dikenal sebagai Pengamat Hukum Pidana di Kota Makassar, Prof Marwan Mas menduga jika kasus dugaan mark-up paket sembako untuk masyarakat Kota Makassar yang terdampak pandemi Covid-19 itu, dilakukan oleh oknum pejabat yang berwenang pada saat itu yang kemungkinan tidak sejalan dengan Moh. Romdhan Pomanto.

“Saya menduga yang otaki ini adalah pejabat yang sebelum Pak Danny menjabat,” kata Prof Marwan dalam keterangan rilisnya yang diterima Kedai-berita.com, Selasa (31/8/2021).

Sehingga, lanjut dia, Wali Kota Makassar Moh Romdhan Pomanto kemudian melakukan APBD perubahan agar anggaran daerah tak lagi disalahgunakan oleh oknum tertentu.

“Jadi termasuk perubahan APBD Makassar Rp4,4 triliun. Makanya ini mau rubah biar jelas karena anggaran Covid-19 kemarin itu seperti ini, dikorupsi,” terang Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa sebagaimana diwartakan Kedai-berita.com.

Prof Marwan menilai Wali Kota Makassar Moh. Romdhan Pomanto bisa lolos dari jeratan korupsi jika pejabatnya berintegritas dan mendukung penuh programnya.

“Ini kan sudah diganti camatnya dan penggantinya itu tentu diharapkan mendukung pemerintahan yang dilaksanakan oleh Wali Kota Makassar. Jangan seperti dugaan saya bahwa camat-camat yang diganti itu tidak sepenuhnya mendukung program pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar,” ujar Prof Marwan.

Menurutnya, untuk menghindari praktek-praktek korupsi, maka 15 camat yang baru saja dilantik, pimpinan SKPD Kota Makassar dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) harus pro aktif mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pengadaan barang dan jasa.

“Semua camat, pimpinan SKPD, dan Pokja PBJ harus mengetahui tata cara pengadaan barang dan jasa sehingga yang menang tender betul-betul yang bersih penyelewengan,” tutur Prof Marwan.

“Gimana caranya? Yah tentu harus satu kata dengan perbuatan. Artinya berintegritas, profesional dan berani melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Tiga itu harus jadi pegangan. itulah yang kita harapkan kepada camat, SKPD dan pejabat Pokja PBJ,” Prof Marwan menambahkan.

Ia mengungkapkan data yang ada, bahwa sektor yang paling banyak dikorupsi oleh oknum pejabat hingga saat ini adalah sektor pengadaan barang dan jasa.

Sebelumnya, Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, Djusman AR menyesalkan sikap penyidik Polda Sulsel yang hingga saat ini belum juga mengumumkan identitas tersangka dalam kasus dugaan mark-up paket sembako Covid-19 untuk warga Kota Makassar.

Di mana kasus dugaan mark-up paket sembako Covid-19 tersebut, diketahui telah lama ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

Menurut dia, perkara yang telah naik ke tahap penyidikan, sudah pasti ada tersangkanya dan itu telah melalui tahapan gelar perkara, dan menuntut diekspos ke publik guna membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berperan serta.

“Mengapa hanya disebut dikantongi?. Kita tidak inginkan jangan sampai nama-nama tersangka itu ujung-ujungnya ‘menguap’ dan atau jadi ‘ATM Berjalan’. Paling buruk misalnya tersangkanya berjumlah 5 orang namun tiba-tiba berkurang jadi 3 orang,” kata Djusman.

Untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan mark-up paket sembako Covid-19 Kota Makassar tersebut, kata dia, penyidik tak perlu menunggu terbitnya hasil audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Sebab kata Djusman, sifat audit investigatif ialah pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan jumlah atau nominal total kerugian negara, bukan baru mencari ada tidaknya nilai kerugian. Hal itu, lanjut dia, jelas diatur dalam UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Untuk menetapkan tersangka cukup didukung oleh bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti,” terang Djusman.

Tak hanya itu, ia juga berharap penyidik Polda Sulsel terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan mark-up paket sembako Covid-19 Kota Makassar kepada peran lain di luar dari peranan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sehingga, kata dia, penyidik harus memeriksa Sistem Akuntansi Manajemen Belanja (SAMB) bansos tersebut.

Ia mengatakan, KPA dalam hal ini Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Makassar tidak mungkin melakukan dugaan perbuatan melawan hukum secara massif tanpa ada dukungan dari pihak lain utamanya dari atasannya sendiri.

“Kita sangat berharap penyidik mengembangkan ke sana agar semua yang terlibat dalam kasus ini bisa diseret pertanggungjawabannya. Kadis itu hanya KPA dan tidak mungkin berani melakukan hal-hal yang demikian tanpa dukungan atasan. Meskipun diketahui, pertanggungjawaban program dan anggaran berbasis kinerja. Bukan berarti tidak berpotensi atasan terlibat mengingat penanganan bansos tersebut carut-marut,” Djusman menandaskan.

Calon Tersangka

Kepala Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel, Kompol Fadli berharap masyarakat bersabar menanti pengumuman tersangka dugaan mark up bantuan sosial (bansos) Covid-19 berupa paket sembako untuk warga Kota Makassar yang terdampak.

“Sabar saja. Calon tersangka sudah ada dan jelas kok. Pokoknya kalau audit BPK sudah kita terima langsung kita tindaklanjuti dan umumkan tersangkanya,” ucap Fadli di Aula Tipikor Polda Sulsel, Kamis 26 Agustus 2021.

Ia menegaskan dalam penanganan kasus dugaan mark up paket sembako Covid-19 Kota Makassar, pihaknya tidak segan-segan menyeret semua yang terlibat. Siapa pun yang terlibat, kata dia, tak akan lepas dari jeratan tindak pidana korupsi. Apalagi bagi pelaku yang memanfaatkan dana Covid-19 tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Kasus ini jadi atensi dan tentu kami tidak main-main untuk seret semua pihak yang ikut terlibat dalam merugikan negara,” tegas Fadli.

Dalam penyidikan kasus dugaan mark up paket sembako Covid-19 tersebut, pihaknya telah memeriksa puluhan saksi yang terkait. Di mulai dari saksi yang dinilai mengetahui proses penganggaran, pembelanjaan barang, pelaksanaan di lapangan hingga pihak-pihak penerima manfaat.

“Semua yang ada hubungannya dengan bansos Covid-19 ini kita sudah kita periksa. Tinggal tunggu hasil audit lalu kita umumkan tersangkanya,” jelas Fadli. 



Related Posts

Posting Komentar

Kiri Ads

NA

Subscribe Our Newsletter