-->

KS

Ini Permintaan Nelayan Pemangkat ke Pemerintah

Batalkan PNBP, karena Berdampak Pengangguran di Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat  

inidata.id - Ratusan nelayan di Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat meminta pemerintah agar mengkaji ulang atau membatalkan PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, karena memberatkan nelayan dan para pengusaha kapal ikan.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah:

Dukung Inidata.id tetap ada

"Aksi kami hari ini di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangakat, untuk menuntut pemerintah membatalkan PP Nomor 85 tahun 2021, karena kalau PP itu tetap diberlakukan akan membuat pemilik kapal tidak mampu memperpanjang izin dikarenakan tarif PNBP yang naik mencapai 400 persen," ujar Koordonator Aksi Juniardi saat menyampaikan aksinya di Pemangkat, pada Senin, 27 September 2021.

Dia bilang, kalau PP itu terus diberlakukan, maka ribuan nelayan di Pemangkat dan Kalbar umumnya terancam menganggur karena para pengusaha kapal perikanan tangkap tidak mampu beroperasi sehingga, mereka (nelayan) terancam di PHK (pemutusan hubungan kerja). 

Dalam Peraturan tersebut juga diatur mengenai harga patokan ikan. Di mana, menurut mereka harga patokan ikan yang ditetapkan pemerintah pusat tidak sesuai dengan harga ikan di daerah khususnya di Kalbar.

"Kami terancam menjadi pengangguran kalau pemerintah tetap menerapkan kebijakan ini," ucapnya. 

Pimpinan Sedang Rapat di Jakarta

Kasi TU Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangakat, Yunita Damanik menyatakan, saat ini pimpinan mereka sedang rapat di kantor pusat Jakarta. 

"Semoga dengan adanya aksi ini, maka apa yang dikeluhkan oleh nelayan dan pengusaha kapal tangkap ikan bisa direspon oleh pemerintah," katanya.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah:

Dukung Inidata.id tetap ada

Kaji Ulang PP Nomor 85 tahun 2021

Perwakilan Perhimpunan Pemilik Kapal Perikanan Tangkap Kalbar, Cin Cung atau yang dikenal Atong meminta pemerintah untuk mengkaji ulang PP Nomor 85 tahun 2021, yang mulai berlaku 20 September 2021, sehingga pemilik kapal tidak akan mampu memperpanjang izin kapal dikarenakan kenaikan tarif PNBP mencapai 150 hingga 400 persen itu.

Apabila pemerintah tetap melaksanakan dan memaksakan untuk memberlakukan PP No. 85 tahun 2021, maka pemilik kapal akan menghentikan operasional kapal perikanan penangkap ikan.

"Kami menolak karena kenaikan tarif PNBP yang dikenakan terhadap kapal perikanan tangkap besarannya 150 hingga 400 persen, kemudian Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat juga tidak sesuai dengan harga ikan di lapangan/daerah khususnya Provinsi Kalbar," ujar Cin Cung dalam pesan digitalnya.

Jika pemerintah tetap menerapkan PP tersebut, maka akan terjadi penghentian operasional kapal, dan akan berdampak terjadi pengangguran massal disektor perikanan tangkap di Kalbar dan Indonesia umumnya.

"Operasional kapal selama ini juga mengalami kenaikan di antaranya dalam hal pembelian sparepart, bahan besi dan lainnya, dengan masih diterapkan tarif PNBP berdasarkan tarif lama itupun kami kadang masih mengalami kerugian," kata Cin Cung.

Dengan diterapkannya PP Nomor 85 tahun 2021 yang kenaikannya mencapai 400 persen. "Untuk perbandingannya salah satu kapal kami yang barusan mengajukan perpanjangan izin di bulan September 2021 kenaikannya sangat memberatkan. Pada tahun sebelumnya PNBP yang dikenakan pada kapal ukuran 85 GT hanya bayar PNBP sekitar Rp70 juta, tetapi dengan adanya penerapan tarif baru di PNBP di PP No. 85 tahun 2021 menjadi sebesar Rp165 juta," kata Cin Cung.

Pada saat membayar PNBP untuk kapal ukuran 85 GT dengan tarif lama saja pihaknya belum bisa dikatakan mendapatkan hasil yang maksimal, apalagi dikenakan tarif baru yang kenaikannya hingga sebesar 400 persen, ditambah lagi saat ini hasil tangkap ikan untuk wilayah Kalbar dan Kepri mengalami penurunan hingga 50 persen. 

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah:

Dukung Inidata.id tetap ada

"Inilah yang menjadi alasan kami menolak kenaikan tarif PNBP baru ini, karena kami tidak akan mampu untuk melanjutkan proses perpanjangan izin. Bukan kami tidak mau, selaku warga negara yang baik tentunya selalu taat membayar pajak, tapi harapan kami kepada pemerintah pusat kalau mau menaikkan jangan sampai mencekik pemilik kapal dan nelayan," kata Cin Cung. 

Dia berharap pemerintah respon keluhan dan keberatan pihak nelayan atas kenaikan tarif PN.



Related Posts

Posting Komentar

Kiri Ads

NA

Advertisement

Subscribe Our Newsletter