-->

KS

Merdekakan dan Hentikan (Upaya) Kriminalisasi Peladang

inidata.id - Hari Tani nasional kembali dikenang, tepatnya pada hari ini, Jumat – 24 September 2021. Indonesia juga dikenal sebagai ‘negara agraris’ dengan daratannya yang luas adalah potensi yang menjanjikan bagi terwujudnya situasi adil, makmur dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. 

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah:

Dukung Inidata.id tetap ada 

Melalui sektor pertanian, keberlanjutan dan keutuhan sebuah negara dipertaruhkan. Pada situasi ini, keberadaan Kaum Tani termasuk di antaranya para Peladang – memiliki peran penting sebagai penopang keberlangsungan kehidupan sebuah negeri yang bernama Indonesia.

Pentingnya keberadaan Kaum Tani bukan hanya penghasil aneka jenis kebutuhan pangan, namun juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan bumi yang menjadi rumah bersama. Hal ini penting diingat oleh kita sebagai warga negara terkhusus oleh para pengurus negeri ini.

Meski dengan daratan yang luas sebagai potensi yang menjanjikan, label sebagai ‘negara agraris’ perlu dikoreksi ulang secara bersama terutama sejauhmana potensi daratan (tanah/lahan) bagi Kaum Tani telah seturut dengan semangat untuk memastikan terwujudnya kedaulatan pangan melalui agenda pembangunan oleh para pengurus negara?. 

Kebijakan pembangunan lahan perkebunan pangan skala luas yang dikenal dengan ‘food estate’ alih-alih ingin memberikan kesejahteraan, namun justeru berrisiko meminggirkan Kaum Tani dari sumberdaya lahan/tanahnya, juga menjauhkan mereka dari beragam pengetahuan lokal dan aneka varietas tanaman pangannya yang diwarisi dari generasi ke generasi. 

Terbitnya Inpres 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai langkah mengantisipasi petaka asap di Indonesia yang ‘dimaknai salah’ disusul langkah implementasi di daerah rentan menjadi kontraproduktif dengan hakikat keberadaan negara sebagai pemangku kewajiban asasi (hak atas pangan).

Demikian pula terbitnya Permen LH 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/ Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan serta kesalahan pemahaman pada pasal dalam Undang Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) maupun UU 39 tahun 2014 tentang Perkebunan di antaranya, selama ini kerap dijadikan dasar menafikkan hingga menjadi sandungan bagi keberadaan praktik bertani berkearifan lokal turun temurun oleh komunitas ini.

Sementara kasus Karhutla melibatkan korporasi terkesan sulit disentuh hukum selama ini. Di Kalimantan Barat, dinamika dan dilema yang dihadapi Peladang sebagai Kaum Tani setelah komitmen ‘Indonesia Bebas Asap’ yang dikumandangkan Presiden Joko Widodo tahun 2015 silam hingga kini masih belum meredup.

Para Peladang dibayang-bayangi rasa was-was. Selain pernyataan miring sejumlah oknum aparatur negara terhadap Peladang, rasa was-was tersebut kian melahirkan dilema ketika Maklumat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat masing-masing pada 2015, 2018 dan 2020 diterbitkan. 

Juga Surat Edaran Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan/Kebun/Ladang tahun 2017 maupaun pemasangan segel ‘aneh’ pada ladang warga di Desa Gernis oleh Polsek Sepauk tahun 2020 telah melahirkan dilema tersendiri sekitar nasib Peladang di negeri yang sudah merdeka 76 tahun.

Selain itu ditambah dengan himbauan yang bernada ancaman pidana dan denda milyaran rupiah melalui berbagai bentuk media sosialisasi yang di pasang pada sejumlah penjuru tanpa penjelasan yang utuh. Bahkan pihak perusahaan yang pernah membersihkan lahannya dengan cara bakar tahun 1990an pun ikut memasang baliho Maklumat Kepolisian terkait larangan membakar hutan/lahan kala itu.

“Merespon dilema yang dihadapi Kaum Tani khususnya Peladang dengan kearifan lokalnya hingga saat ini, kami memandang bahwa melalui momentum Hari Kemerdekaan hingga Hari Tani saat ini, Persatuan Peladang menyerukan agar pemerintah memastikan kemerdekaan bagi Peladang

dalam melakukan pemenuhan pangannya – hak ekonomi, sosial dan budaya dengan berladang,” kata Ketua Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat, Yohanes Mijar Usman, dalam pesan digitalnya hari. Sosok yang juga seorang tetua adat ini meminta agar pengurus negara melalui aparaturnya menghentikan kriminalisasi.

“Kami meminta agar aparatur negara menghentikan upaya-upaya kriminalisasi terhadap Peladang saat ini dan lebih mengedepankan proses-proses dialog dengan pendekatan yang humanis. Jika hal ini tidak dilakukan, maka gerakan bela peladang akan terus berkobar,” ucapnya.

Pembelajaran penting dari putusan Pengadilan Negeri Sintang 9 Maret 2020 membuktikan bahwa membakar untuk ladang dengan berkearifan lokal bukan termasuk dalam kategori kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karenannya, enam Peladang yang didakwa tidak terbukti bersalah dan dengan demikian berladang dengan berkearifan lokal adalah sah secara hukum dan dilindungi Undang Undang.

“Sebagai salah satu usaha pemenuhan hak asasi atas pangan, praktik berladang oleh komunitas syarat dengan nilai-nilai sosial budaya, spiritualitas, religi dan keberlanjutan, sudah seharusnya harus dilakukan dengan ‘merdeka’ tanpa disertai kecemasan. Kondisi cuaca hujan ditambah ancaman kriminalisasi dan bom air saat bersihkan ladang yang masih terjadi menambah dera yang dialami Peladang. Apakah pemerintah menghendaki Peladang, rakyatnya sendiri kelaparan?,” kata Adrianus Adam Tekot, Sekretaris Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat.

Situasi damai dalam mengusahakan keberlanjutan kehidupan seperti ini menghendaki agar negara melalui aparaturnya mutlak menunaikan kewajibannya dengan memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi warganya sebagaimana amanah pasal 8 UU 39 tahun 1999 tentang HAM.

 “Kami berharap agar negara sungguh-sungguh hadir membela Peladang, rakyatnya sendiri yang berjuang memenuhi pangan untuk kehidupan. Jadi kami mohon jangan didera kami dengan kebijakan represif dan tidak berpihak atas nama pelaksanaan aturan yang tidak melibatkan kami Peladang,” kata Adrianus. 

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah:

Dukung Inidata.id tetap ada

Berladang yang menjadi bagian kehidupan masyarakat di komunitas selama ini juga tidak terpisahkan dari hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) sebagaimana ditegaskan UU 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Demikian pula, bahwa perlindungan terhadap aktivitas ekonomi tradisional dengan model pertanian bergilir ini juga ditegaskan dalam Konvensi ILO 169. Pasal 69 ayat (2) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Permen LHK 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya  Alam dan Lingkungan Hidup serta ‘spirit’ dari terbitnya Pergub 103 tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal merupakan sejumlah regulasi yang harusnya dapat menjadi sandaran untuk meyakinkan langkah penghormatan, pengakuan, perlindungan maupun kemerdekaan bagi Peladang.

Lebih dari itu, melakukan praktik baik berkearifan lokal pada masyarakat peladang di komunitas perlu terus dilakukan sebagai dasar untuk memastikan agar negara sungguh hadir tanpa menghakimi maupun menafikkan secara sepihak keberadaan Peladang, melahirkan rasa takut dan bahkan berisiko menciptakan jarak antara negara dan rakyat (Peladang).

Di tengah COVID-19

Di tengah situasi sulit dan dilema yang dialami di tengah masa pandemi COVID-19 yang masih belum berlalu, Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat menyadari bahwa segenap warga negara yang terus berjuang menopang kehidupan melalui praktik berladang turun temurun untuk tidak boleh kalah, apalagi menyerah. Karena justeru di tengah masa pandemi saat ini, Peladang di komunitas telah membuktikan dan dapat bertahan dengan sumberdaya dan hasil pertanian dalam wilayah hidupnya.

Sebelumnya, bertepatan dengan 17 Agustus 2021 lalu – Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat telah mengeluarkan maklumat tentang ‘Pengakuan dan Perlindungan Merdekakan Peladang’ yang berisi 3 poin seruan:

1. Agar negara melalui aparaturnya memberikan penghormatan terhadap kearifan lokal dan memastikan pengakuan dan perlindungan untuk memerdekakan Peladang berikut usaha berladang yang dilakukan menuju harmoni, adil makmur dan sejahtera tanpa harus dihantui rasa takut karena tindakan represif dan pelaksanaan regulasi maupun kebijakaan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan.

2. Mengundang dan mengajak segenap Peladang di  komunitas untuk mengekspresikan kecintaan maupun rasa bangga sebagai warga negara Indonesia dengan mengibarkan tanda/simbol dan atau bendera merah putih di ladang masing-masing dengan penuh penghayataan dan kesadaran dimulai sejak perayaan Hari Kemerdekaan (17 Agustus 2021)  bersamaan dengan terbitnya maklumat ini hingga perayaan Hari Tani (24 September 2021) mendatang.

3. Agar usaha berladang oleh masyarakat di komunitas dapat terus dilakukan secara terkendali dengan berkearifan lokal sebagaimana praktik bijak warisan leluhur Peladang yang dilanjutkan hingga saat ini seturut amanat konstitusi Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Related Posts

Posting Komentar

Kiri Ads

NA

Advertisement

Subscribe Our Newsletter