-->

Advertisement

KS

Taktik BNN Jalin Sinergi dan Kolaborasi Gempur Peredaran Narkoba di Laut Indonesia

inidata.id - Badan Narkotika Nasional RI bersama Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu, Selasa (14/9/2021). 

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah:
Dukung Inidata.id tetap ada

Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Dermaga Bintang 99, Batam, Kepulauan Riau tersebut disaksikan secara langsung oleh Kepala BNN Petrus Reinhard Golose yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin upacara dalam pembukaan operasi laut interdiksi terpadu tahun anggaran 2021. 

Selain Kepala BNN hadir pula beberapa pejabat lain diantaranya Dirjen Bea dan Cukai, Askolani, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurwaluddin, Direktur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Kemenhub Ahmad, Kepala Korpolairud Baharkam Polri, Irjen Pol Iskandar Bitticaca, Deputi Pemberantasan BNN RI Irjen Pol Purn Arman Depari; dan lain-lain. 


 Adapun beberapa hal yang menjadi ruang lingkup dalam kesepkatan yaitu terkait pertukaran dan pemanfaatan data/informasi, pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. 

Selain tiga butir perjanjian kerja sama tersebut, kelima intansi juga sepakat dalam pelaksanaan kegiatan lain yang berkaitan dengan P4GN sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 

Kesepakatan kerja sama lima instansi ini merupakan bentuk jalinan sinergi dan kolaborasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) sesuai Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN. 

Pembuatan perjanjian bersama tersebut sekaligus sebagai pedoman bagi kelimanya dalam melakukan koordinasi dan kerja sama terkait pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu yang mulai digelar pada hari ini, 14 September 2021 sampai dengan 25 September mendatang. 

Operasi yang diberi nama gempur narkotika bersama atau Purnama merupakan operasi gabungan dengan melibatkan ratusan personel yang terdiri dari personel BNN pusat, BNN Provinsi Aceh, BNN Provinsi Sumatera Utara, BNN Provinsi Riau, BNN Provinsi Kepulauan Riau, BNN Provinsi Kalimantan Timur, BNN Provinsi Sulawesi Selatan, BNN Provinsi DKI Jakarta, Ditpolair, Dirjen Bea dan Cukai, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KLKP), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kerja sama kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bentuk nyata dari kolaborasi war on drugs yang akan mengungkap jaringan sindikat narkoba yang kerap melakukan penyelundupan melalui jalur laut perbatasan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Narkotika Nasional perkuat sinergi untuk mencegah peredaran narkoba di sektor kelautan dan perikanan. Upaya pencegahan akan dilakukan melalui pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu yang juga melibatkan beberapa instansi maritim lainnya.

“Hari ini, Ditjen PSDKP KKP bersama dengan beberapa instansi lainnya melakukan penandatangan PKS sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin pada saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dan upacara pembukaan operasi interdiksi terpadu di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Adin tidak menampik bahwa sektor kelautan dan perikanan tentu juga memiliki kerawanan terkait dengan peredaran narkoba. Oleh sebab itu, melalui kerja sama ini pihaknya akan terus bersinergi dengan BNN agar sektor kelautan dan perikanan tidak menjadi lahan bagi para bandar, pengedar maupun pemakai.

“Inti dari kerja sama ini tentu kami ingin melindungi dan menjaga sektor kelautan dan perikanan dari bahaya peredaran narkoba,” ujarnya. 

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantongi beberapa informasi terkait dengan potensi kerawanan peredaran narkoba yang ditengarai melibatkan usaha perikanan. Ipunk mencontohkan penangkapan KM Putra Bahari IV pada tanggal 4 Agustus 2021 oleh Tim KKP dan BNN Gorontalo dimana kapal tersebut ditengarai terlibat dalam peredaran narkotika dan sejumlah awak kapal diduga mengonsumsi narkotika.

“Pada saat itu bahkan sebagian besar awak kapal mengaku mengonsumsi,” jelas Ipunk.

Ipunk juga memastikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di sektor kelautan dan perikanan.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah:
Dukung Inidata.id tetap ada

Sebelumnya Menteri Trenggono menyampaikan pentingnya pembangunan kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan. Menteri Trenggono juga menekankan pentingnya perlindungan bagi nelayan pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan.  

Untuk diketahui, Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Operasi Laut Interdiksi Terpadu dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ditandatangani pada 14 September 2021 oleh lima instansi yaitu Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal  PSDKP KKP, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, serta Korps Kepolisian Perairan dan Udara, Baharkam Polri.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah:
Dukung Inidata.id tetap ada

Related Posts

Posting Komentar

Kiri Ads

NA

Subscribe Our Newsletter