-->

KS

KLHK Hentikan Peredararan Kayu Ilegal dari Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Riau


 inidata.id - Tim Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera dan Korem 031 Wirabima Pekanbaru, 24-25 Oktober 2021, hentikan peredaran kayu ilegal jenis meranti dan campuran, sebanyak 18 m3 yang diduga berasal dari Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, Riau.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

 Dukung Inidata.id tetap ada 

Tim menahan tiga supir truk (HDG, S dan HSS) dan dua kernet (JH dan OS) di Kantor Seksi II Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Pekanbaru, karena mengangkut kayu ilegal, tidak dilengkapi surat sah.

Penangkapan itu memanfaatkan laporan pengaduan dari masyarakat adanya penebangan ilegal di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu, di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Tim Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera bersama Korem 031 Wirabima Pekanbaru, 24 Oktober 2021 pukul 17.30 WIB, mengamankan satu truk membawa kayu ilegal (tanpa surat sah). Esok hari, 25 Oktober 2021, Tim kembali menahan dua truk juga mengangkut kayu ilegal. Tim menduga kayu-kayu ilegal itu berasal dari Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.

“Kami sudah mengidentifikasi kegiatan ilegal di dalam kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu. Kami akan terus memberantas kegiatan ilegal di kawasan konservasi dan akan menjerat penebang, pembawa dan pemodal atau aktor intelektualnya,” kata Sustyo Iriyono, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Ditjen Gakkuk KLHK.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

 Dukung Inidata.id tetap ada 

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Subhan berjanji, “PPNS akan melanjutkan memeriksa supir dan kernet untuk mengungkap keterlibatan pihak lain, terutama jaringan peredaran kayu ilegal.”

Penyidik Ditjen Gakkum KLHK akan menjerat para pelaku peredaran kayu ilegal dengan Pasal 83 Ayat 1 Huruf b, Jo. Pasal 12 Huruf e dan/atau Pasal 88 Ayat 1 Huruf a, Jo. Pasal 16 Undang-Undang No 18 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jika terbukti, para pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2,5 miliar.



Related Posts

Posting Komentar

Kiri Ads

REKOMENDASI

NA

Advertisement

Subscribe Our Newsletter