-->

KS

Menolak Pembahasan Raperda Pengendalian Karhutla di Kalimantan Barat Dilanjutkan

Konsesi sawit PT. Ichtiar Gusti Pudi, perusahaan asal Malaysia yang mengalami kebakaran pada Agustus 2019 lalu. (Dok. Walhi Kalimantan Barat)
Konsesi sawit PT. Ichtiar Gusti Pudi, perusahaan asal Malaysia yang mengalami kebakaran pada Agustus 2019 lalu. (Foto: Dokumen Walhi Kalimantan Barat)

inidata.id - Beberapa waktu lalu, Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan kebakatan hutan dan lahan (karhutla) meminta masukan kepada sejumlah organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Barat.

Surat dengan nomor 09/PANSUS-P2KHL/X/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 turut menyertakan draft raperda yang telah melewati sejumlah proses pembahasan oleh legislatif bersama pemerintah daerah Kalimantan Barat.

Berdasarkan dokumen yang di terima yakni berupa surat pengantar dan satu berkas hard copy draft Raperda Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, kami memandang akan lebih baik jika dokumen terkait dengan DIM dan Naskah Akademik dari Raperda dimaksud juga turut disertakan jika memang menghendaki adanya masukan. Hal ini penting agar pihak yang diminta memberi masukan memperoleh informasi yang lengkap mengenai apa yang sedang dipersiapkan DPRD Kalimantan Barat melalui Pansus IV. 

Karenanya, Walhi Kalimantan Barat memandang upaya untuk meminta masukan dengan hanya menyertakan dokumen hard copy draft Raperda ditengah proses pembahasan hampir diparipurnakan terkesan formalitas semata.

Terlebih selama ini, baik Perda maupun Pergub yang mengatur terkait kahutla di Kalimantan Barat sebetulnya sudah ada. Pertanyaan soal, apa urgensi penyusunan raperda tersebut misanya justeru tidak terjawab karena tidak disertakan dokumen yang dapat memberi penjelasan. Memang dari sisi judulnya, draft ini sangat menjual terutama ditengah kemelut karhutla dan petaka asap yang selama ini kerap terjadi di daerah Kalbar. Karena memang persoalan lingkungan hidup menjadi masalah hal yang sangat khusus.

Sementara jika mencermati isi maupun substansi dalam draft Raperda Kalimantan Barat tentang Pengendalian Karhutla dimaksud, kami menilai bahwa semangatnya justeru tidak sejalan dan berpotensi bertentangan dengan apa yang dikehendaki aturan di atasnya yakni Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Bahkan dalam UU ini, mengatur adanya pengecualian terkait kearifan lokal yang di dalam draft raperda yang disusun justeru nihil jadi perhatian.

Pada siai lain melalui draft raperda yang ada, justeru berpotensi melemahkan kualitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang terindikasi terlibat dalam kasus karhutla. Pada rumusan draft malah berfokus para penyelesaian terkait pelanggaran administrasi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang secara teknis akan diatur melalui Pergub.

WALHI Kalimantan Barat  menyatakan menolak dilanjutkannya pembahasan Raperda tentang Pengendalian Karhutla dimaksud. Dengan segala hormat, maka kami meminta agar wakil rakyat melalui pihak Pansus IV DPRD Kalimantan Barat agar menghentikan pembahasan raperda pengendalian karhutla ini. Kita berharap agar tegakkan aturan terkait karhutla yang sudah ada secara konsisten dengan tidak justeru lemah pada pelaku usaha yang terindikasi terlibat Karhutla.(*/r)



Related Posts

Posting Komentar

Kiri Ads

REKOMENDASI

NA

Advertisement

Subscribe Our Newsletter