-->

KS

Penjahit Asal Singkawang Ditahan, Kuasa Hukum Pertanyakan Tindakan Kepolisian

inidata.id - Seorang penjahit asal Kota Singkawang berinisial AH (35), ditahan pihak Kepolisian Resor (Polres) Singkawang atas dugaan penipuan dan penggelapan sejak 27 September 2021 hingga saat ini.

AH ditahan atas laporan pria asal Bengkayang berinisial JM. Lantaran pakaian yang dipesan oleh JM diterima tidak sesuai dengan pesanan, AH telah dianggap melakukan wanprestasi. Yakni apa yang telah dijanjikan tidak sesuai yang diperjanjikan.

Atas peristiwa tersebut, kuasa hukum AH, Syahri, mempertanyakan tindakan kepolisian menahan kliennya atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Pasalnya, perbuatan wanprestasi atas perjanjian jual beli ini merupakan kategori perdata, bukan pidana.

"Kita mempertanyakan ke pihak kepolisian, kenapa kasus perdata dipidanakan? Padahal secara yurisprudensi, kasus serupa kategorinya itu perdata," ujar Syahri di Singkawang, Senin (25/10/2021).

Syahri menyayangkan tindakan Polres Singkawang. Menurutnya apa yang dilakukan AH sama sekali tidak memiliki unsur tindak pidana penggelapan maupun penipuan.

"Atas tuduhan penggelapan dan penipuan. Kalau penipuan itukan jika klien saya ini menggunakan martabat palsu dan serangkaian kebohongan yang membuat orang lain rugi. Dalam konteks ini, bagaimana klien saya membuat martabat palsu. Penggunaan namanya saja asli. Kalau soal pesanan tidak sesuai pesanan, itu namanya wanprestasi atau  cidera janji terhadap perjanjian pemesanan produk konveksi. Ini bukan penipuan ataupun penggelapan. Pasal 372 dan 378 KUH Pidana itu tidak kena," kata Syahri.

Melalui surat permohonan penghentian penyidikan terhadap kliennya ke Polres Singkawang, Syahri menjelaskan bahwa tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur pada pasal 372 KUHP, secara hukum tidak tepat jika dipersangkakan kepada pemohon. Karena pada pokoknya, hubungan hukum antara pemohon (AH) dan pelapor (JM) adalah sebuah perjanjian jual beli yang masuk dalam kategori hubungan hukum keperdataan.

"Perjanjian tersebut tidak didasarkan pada itikad buruk atau jahat. Pemohon sebagai pemilik usaha konveksi telah berjanji/mengikatkan diri untuk menjual produk kepada pelapor dengan sejumlah uang tertentu yang disepakati," kata Syahri.

Syahri bilang, dalam perkara ini, pemohon telah menerima uang panjar dari pelapor sebesar Rp15 juta yang mana berdasarkan pasal 1464 KUH Perdata telah mengatur bahwa jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.

"Penggelapan itu menggunakan uang orang lain tanpa persetujuan pemilik uang. Tapi dalam konteks ini tidak bisa dikenai penggelapan. Uang DP ini sah digunakan untuk produksi. Masak penggunaan uang DP ini dikatakan penggelapan," ucap Syahri.

Terhadap dugaannya, AH ditahan sejak 27 September 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021. Kemudian berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang, penahanan diperpanjang dari 17 Oktober hingga 25 November 2021 di Rutan Polres Singkawang.

Selaku kuasa hukum, Syahri pun melayangkan surat permohonan penghentian penyidikan ke Polres yang ditembuskan ke Kejari Singkawang.

"Surat permohonan penghentian penyidikan ini sudah diterima Polres Singkawang, dan kita konfirmasi sudah diterima pula oleh pihak Kejaksaan Negeri Singkawang. Kita berharap surat ini segera mendapat respon," tutur Syahri. (*)

Related Posts

Posting Komentar

Kiri Ads

REKOMENDASI

NA

Advertisement

Subscribe Our Newsletter