-->

KS

Ini Data Alasan Bambang Haryo Sebut PCR dan Antigen Wajib Dihapus

inidata.id - Polemik syarat PCR atau antigen pada moda transportasi publik massal antar wilayah kembali mencuat. Ini karena ditenggarai membebani ekonomi rakyat di tengah pagebluk COVID-19.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

 Dukung Inidata.id tetap ada

Adalah anggota Dewan Pakar DPP Partai Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. Dia kembali mengkritisi kebijakan Pemerintah mengenai syarat PCR atau antigen pada moda transportasi publik massal antar wilayah itu.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

 Dukung Inidata.id tetap ada 

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini mengingatkan, jumlah bermobilitas antar wilayah jauh lebih kecil dibanding dengan mobilitas masyarakat yang ada di dalam wilayahnya sendiri baik menggunakan transportasi ataupun tidak.

Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia Jatim ini merinci, jumlah masyarakat yg terinfeksi COVID-19 sudah merata di seluruh wilayah Indonesia dan tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang steril dari COVID-19 saat ini.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

 Dukung Inidata.id tetap ada

“Sehingga seharusnya tidak ada alasan bahwa pengguna transportasi massal antar wilayah wajib menggunakan PCR ataupun antigen, karena persyaratan untuk mereka sudah ada wajib sudah divaksinasi,” kata  Bambang Haryo Soekartono hari ini dalam keterangannya.

Padahal seluruh SDM yang bekerja melayani masyarakat di dalam terminal, baik semua petugas terminal, maupun penjaga tenan makanan termasuk petugas satgas Covid-19 baik moda darat, laut, udara dan kereta api, tidak ada persyaratan wajib antigen ataupun PCR untuk 3 hari sekali. Termasuk juga crew dari alat transportasi (pesawat, kereta api, kapal laut) tidak wajib harus PCR dan Antigen setiap 3 hari sekali.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

 Dukung Inidata.id tetap ada

Dari hal tersebut diatas terlihat bahwa terminal maupun di alat transportasi tidak steril dari covid-19, sehingga apabila ketentuan wajib PCR dan Antigen hanya diberlakukan kepada masyarakat konsumen tidak berdasar untuk sterilisasi terminal dan alat transportasi tersebut, dan bahkan seolah-olah terjadi diskriminasi terhadap konsumen transportasi dan disinyalir melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. 

Pemberlakuan pemeriksaan PCR dan antigen bisa diluar terminal dan bahkan bisa berlaku sampai dengan 3 hari, sebenarnya adalah tidak masuk akal. Apalagi mereka harus menunggu hasil tes PCR dan Antigen selama berjam jam bahkan hari, maka pada saat mereka menunggu hasil tes masih mempunyai peluang tertular Covid-19 yang dimana penularannya bahkan dalam hitungan detik.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

 Dukung Inidata.id tetap ada

"Jadi persyaratan PCR dan antigen hanyalah formalitas yg tidak berdasar dan cenderung ber-orientasi bisnis bagi sekelompok orang yg didukung oleh oknum pemerintah dan menyulitkan ekonomi masyarakat pada saat ini akibat pandemi Covid-19," ucap pria yang biasa disapa BHS ini. 

Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Jawa Timur itu menegaskan, apabila pemerintah berdalih dasar pemberlakuan wajib PCR dan antigen untuk mengurangi mobilitas dari masyarakat pada saat Natal dan Tahun Baru juga tidak berdasar.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

 Dukung Inidata.id tetap ada

“Karena mobilitas masyarakat menggunakan transportasi publik massal antar wilayah jauh lebih kecil daripada kegiatan mobilitas masyarakat yang ada di wilayah tersebut,” kata Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Jawa Timur itu.

Dia berkata, semua wilayah di Indonesia terutama di Jawa dan Bali sudah merata yang terinfeksi COVID-19 dan tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang steril dari Covid-19 yang harus diproteksi oleh pemerintah.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

 Dukung Inidata.id tetap ada

“Semuanya adalah mempunyai status yang hampir sama,” ucapnya mengingatkan, "Harusnya pemerintah faham terhadap kondisi tersebut, dan pemerintah harus bisa menciptakan ketenangan ataupun kenyamanan hidup bukan malah membebani masyarakat. 

“Untuk itu PCR maupun antigen wajib harus dihapuskan dari semua moda transportasi publik. Kecuali bagi mereka yang belum mendapatkan vaksinasi. Dan tidak ada satupun negara di dunia yang mewajibkan masyarakatnya harus menggunakan PCR ataupun antigen pada saat akan menggunakan transportasi publik domestik di dalam negeri,” demikian ditegaskan anggota Dewan Pakar DPP Partai Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. 

(*)



Related Posts

Posting Komentar

Kiri Ads

REKOMENDASI

NA

Advertisement

Subscribe Our Newsletter