-->

KS

Bagaiman Mekanisme Perencanaan Hingga Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus di Daerah?

inidata.id - Perencanaan dan penganggaran pembangunan adalah dua proses yang tak terpisahkan. Perencanaan dan penganggaran pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah merupakan sebuah proses yang panjang melalui lima pendekatan baik secara politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (bottom up) dan atas-bawah (top down).
Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

 Dukung Inidata.id tetap ada

Proses perencanaan dan penganggaran di Indonesia telah mengalami berbagai proses dan perkembangan, salah satunya adalah dengan dikeluarkannya PP no 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional. PP no 17 tahun 2017 mengatur mengenai rangkaian proses perencanaan dan penganggaran di Indonesia khususnya di tingkat pemerintah pusat. 

Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagai pelaksana utama baik di sisi perencanaan dan penganggaran.
Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu  pembengunan pemerintah daerah. DAk di gunakan sesuai dengan skala prioritas nasional, yaitu membiayai kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur masyarakat yang belum mencapai standar pelayanan minimal.

Dana DAK semuanya bersumber dari APBN dan ketetapannya berdasar keputusan pemerintah pusat melalui menteri keuangan.
Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

Selain itu pemerintah daerah juga bisa mengajukan DAK dengan menyesuaikan  program program yang ada di pemerintahan pusat. Untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang menjadi prioritas nasional. Meningkatan pertumbuhan ekonomi daerah guna menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah serta pelayanan  antar sector.

Seknas Fitra dan FAKTA Kalbar telah melakukan kajian mengenai implementasi dari PP no 17 tahun 2017 tersebut. Ruang lingkup kajian ini adalah untuk memotret sejauh mana implementasi PP 17/2017 pada tingkat kementerian (pusat). 

Penelitian ini juga berusahan menjawab bahwa dengan adanya PP 17/2017 yang lebih menekankan pada peran dan wewenang aktor perencanaan dan penganggaran, dapat menjadikan proses perencanaan dan penganggaran lebih efektif dan efisien.
Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

 Dukung Inidata.id tetap ada

Audiensi  ini merupakan rangkaian dari riset yang dilakukan oleh Seknas FITRA dan FAKTA Kalbar dalam rangka mempertajam hasil temuan riset, serta merumuskan rekomendasi perubahan kebijakan khususnya dalam perencanaan dan implementasi Dana Alokasi Khusus di tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi, sebagaimana sebelumnya telah di lakukan Focus and discussion dan Loka Karya.




Related Posts

Posting Komentar

Kiri Ads

REKOMENDASI

NA

Advertisement

Subscribe Our Newsletter