-->

KS

Menyoal Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove di Kalbar

inidata.id - Sepanjang tahun 2020-2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah berproses dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dn Mangrove (PPEGM), yang telah diundangkan pada 16 September 2021. 

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

 Dukung Inidata.id tetap ada

Diundangkannya Perda Nomor 8 tahun 2021 selain menunjukan Kalimantan Barat telah mempraktekan komitmen kuat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lahan gambut, juga telah memperkuat posisi dan kewenangan dan tanggungjawab instansi terkait dan kebaradaan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD). 

Oleh karena itu, upaya sosialisasi (penyebartahuan) kepada seluruh lapisan pemangku kepentingan dan praktisi lapangan sangat penting untuk dilakukan.

Diskusi Kelompok Terfokus ini yang dilaksanakan secara luring dan daring ini bertujuan untuk menyebartahukan keberadaan dan pemberlakukan Perda Nomor 8 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove; serta membangun kesepahaman tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2021 tentang Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

 Dukung Inidata.id tetap ada

Dalam arahannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani, mengatakan Pemerintah Provinsi telah melakukan foto udara dan pengumpulan data, dan terlihat pendangkalan-pendangkalan di hilir Sungai Kapuas, sehingga terjadi banyak endapan-endapan lumpur. 

"Karena itu kita perlu mengadakan peningkatan deforestasi. Kita juga melakukan pendefinisian Index Desa Membangun, yang artinya pembangunan harus dilakukan mulai dari tingkat tapak," kata dia pada Senin, 20 Desember 2021 di Hotel Aston, Jalann Gajah Mada, Kota Pontianak.

Meningkatkan pendidikan juga perlu difokuskan melalui Kerjasama dengan semua Dinas Pendidikan agar dapat mensinergikan kegiatan di instansi-instansi masing-masing.


"Melalui Program Adiwiyata, pembekalan pengetahuan dan kepedulian terus diberikan kepada anak didik kita, bukan hanya pada isu sampah, namun ada hal lainnya yang juga penting, yaitu bagaimana cara penanganan lahan gambut dan mangrove,” kata dia dikutip dalam keterangn resminya.

Membangun perekonomian masyarakat juga terus dilakukan melalui berbagai bantuan, terutama pemahaman pengelolaan lahan tanpa bakar, juga pembiayaan di berbagai sektor dan pengadaan ternak, begitu juga untuk lahan mangrove. 

Di Kabupaten Kubu Raya, pengelolaan tahap awal juga dilakukan di tingkat sekolah-sekolah. Diantaranya juga memberikan pemahaman fungsi dan manfaat hutan mangrove. 

Tiga pemanfaatan hutan mangrove baik sisi ekologinya, juga sisi ekonominya, diantaranya ekowisata, eduwisata dan hasil hutan bukan kayu, yang hasil-hasilnya dapat bernilai ekonomi untuk menambah kesejahteraan masyarakatnya. Tambah Adi Yani, sekaligus membuka acara Diskusi Kelompok Terfokus ini. 

Pemanfaatan Lahan Gambut dan Mangrove

Koordinator Proyek Peat-IMPACTS Kalimantan Barat, Happy Hendrawan, memperkenalkan ICRAF Indonesia, dan mengangkat tujuan kegiatan ini diantaranya untuk menyampaikan isu-isu pemanfaatan lahan gambut dan mangrove yang belum sesuai sehingga terjadinya kerusakan-kerusakan yang terjadi sebelum terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021. 

"Untuk itu perlu adanya penyadartahuan mengenai tujuan dan isi dari Perda ini, yang memuat berbagai upaya mengenai perlindungan dan pengelolaan kawasan gambut dan mangrove, mitigasi dan penanganan atas dampak-dampak kerusakan yang ada," kata Koordinator Proyek Peat-IMPACTS Kalimantan Barat, Happy Hendrawan. 

ICRAF Indonesia melalui gerakan #PahlawanGambut ikut terlibat dan mendukung kegiatan-kegiatan ini melalui rangkaian program penelitian, advokasi dan pelatihan-pelatihan di tingkat petani yang terdapat dalam program Peat-IMPACTS Indonesia. 

Untuk itu proses penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sebaga salah satu implementasi Perda ini juga harus segera diselesaikan, agar menjadi acuan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan gambut dan mangrove Kalimantan Barat.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

 Dukung Inidata.id tetap ada

Perspektif lainnya dipaparkan oleh Lely Puspitasari, Silviculture Specialist, Blue Forest/Yayasan Hutan Biru (YHB), yang menyatakan upaya YHB dalam hal perlindungan dan pengelolaan mangrove di antaranya melalui diversifikasi pemanfaatan produk hasil hutan mangrove. 

"YHB mengutamakan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama di Kubu Raya dalam mengembangkan produk-produk hasil hutan melalui kegiatan-kegiatan sekolah lapang dan fasilitasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan," kata dia. 

YHB berharap Perda Nomor 8 ini dapat menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan ekosistem gambut dan mangrove bagi semua pihak dan meningkatkan pengelolaan potensi gambut dan mangrove termasuk pengelolaan Jasa Lingkungan, HHBK dan Karbon.

Hadir juga Kasubag penyusunan produk hukum pengaturan, Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar, Desi Arisanti yang menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Perda Nomor 8 beserta proses pembentukan peraturannya.

 Penyebartahuan keberadaan dan pemberlakuan Perda Nomor 8 tahun 2021 tentang PPEGM ini untuk pertama kalinya dilakukan kepada semua stakeholder termasuk kalangan sekolah.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

 Dukung Inidata.id tetap ada 

"Harapannya penyebartahuan ini dapat memberikan pemahaman yang utuh dan keterlibatan semua stakeholder terkait dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove yang lebih baik dan lestari," kata dia.

Kegiatan penyebartahuan Perda Nomor 8 tahun 2021 ini juga akan melibatkan kalangan siswa dan sekolah. 

Sehingga diharapkan pengetahuan dan keterlibatan perlindungan ekosistem gambut dan mangrove sudah tertanam sejak dini kepada siswa-siswi Sekolah, guna memperkuat pemahaman akan pentingnya pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove untuk masa yang akan datang, sekaligus praktik-praktik lapangan sebagai wujud keterlibatan dan kepedulian mereka.

 Diskusi Kelompok Terfokus selanjutnya mengenai Peningkatan Peran Sekolah, masyarakat dan generasi muda dalam perlindungan dan pengelolaan gambut dan mangrove. 

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan Penyerahan Penghargaan Adiwiyata kepada Dedi Hidayat perwakilan sekolah dari SMA 2 Pontianak dan Suster Jeanne Marie, perwakilan sekolah dari SD Swasta Amkur Bengkayang, sebagai bentuk penghargaan yang telah melakukan kegiatan nyata dalam pengelokaan ekosistem lestari. 

Adiwiyata (Green School) merupakan salah satu program kementrian negara lingkungan hidup yang memiliki tujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan serta juga kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. 

Fungsi program adiwiyata adalah upaya pelibatan seluruh pelajar dalam segala kegiatan atau aktivitas persekolahan demi menuju lingkungan yang sehat yang mampu menghindari dampak lingkungan yang negatif. Sumber: https://pendidikan.co.id/pengertian-adiwiyata/.

Dalam acara ini juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat memperkenalkan Aplikasi SENTARUM (Satu Data Kalbar: Lingkungan Hidup). 

Aplikasi Sentarum adalah sebuah perangkat yang dibuat untuk menilai dokumen lingkungan secara online. 

Lahirnya sistem ini dilatarbelakangi oleh keinginan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penilaian dokumen lingkungan. 

Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan penilaian dokumen lingkungan. 

Aplikasi ini bertujuan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan kapasitas sumberdaya manusia bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, serta mendapatkan pelayanan penilaian dokumen lingkungan yang lebih cepat dan memenuhi harapan. Sumber: https://simpeduli.kalbarprov.go.id/home.html.

Setelah Om dan Tante membaca artikel ini bisa mendukungnya dengan cara nyawer melalui tombol di bawah: 

 Dukung Inidata.id tetap ada

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, meliputi jajaran Bappeda Provinsi Kalbar, Biro Hukum Setda Prov Kalbar, Para Dinas dan Kepala Bidang DLHK Prov Kalimantan Barat, OPD Kabupaten Kubu Raya, Perwakilan Sekolah serta Tim Penilai Adiwiyata, mitra pembangunan, kalangan swasta dan profesional, serta media, dan didukung atas kerjasama ICRAF Indonesia - Yayasan Blue Forests, dan Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian. 

Dalam ICRAF, kegiatan ini juga merupakan upaya #PahlawanGambut di Kalimantan Barat. Melalui kegiatan Peat-IMPACTS Indonesia, #PahlawanGambut adalah sebuah gerakan untuk menghimpun pengetahuan, pembelajaran, pemahaman serta berbagai ide terkait pengelolaan gambut berkelanjutan oleh para penggiat, peneliti, pelaku usaha, petani dan generasi muda di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sumatera Selatan. 




Related Posts

Posting Komentar

Kiri Ads

REKOMENDASI

NA

Advertisement

Subscribe Our Newsletter