-->

KS

Sidang Ditunda Saksi Lily Susianti Tak Hadir, Kuasa Hukum Ali Duga Kasus KDRT Direkayasa

Sidang ke empat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan terdakwa Ali Sabudin harus ditunda majelis hakim di Pengadilan Negeri Pontianak pada Rabu 1 Desember 2021.

Ditundanya sidang yang mengagendakan pemeriksaan saksi korban KDRT Lily Susianti, dikarenakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa menghadirkan para saksi di persidangan. 

Kuasa hukum terdakwa Ali Sabudin, Arry Sakurianto,  SH menyebut, seharusnya sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi pelapor atau saksi yang melihat kejadian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 

Namun, dikarenakan saksinya berhalangan hadir, sehingga majelis hakim menunda sidang ini hingga seminggu ke depan. 

"Jadi minggu depan Kita harapkan saksinya harus hadir. Jika dari terdakwa ada yang meringankan tolong dibawa juga saksi ini," ujarnya, Rabu 1 Desember 2021.

Arry pun tampak merasa kecewa atas penundaan sidang ini. Ia menilai, Ketidakhadiran saksi pelapor Lyli Susianti dalam sidang kali ini, semakin menunjukan adanya kejanggalan dalam kasus KDRT yang menyandung kliennya. 

"Dengan sangat Saya meminta keadilan kepada majelis hakim. Karena, klien Saya dizalimi," ujarnya. 

Ia juga menyoroti kejanggalan, rentang waktu dari proses pelaporan hingga kasus KDRT naik ke persidangan saat ini di Pengadilan Negeri Pontianak. 

Rentang waktunya terlalu lama, karena laporan perkara KDRT ini pada tahun 2011. Kenapa pada tahun 2021 ini dinaikan kembali perkaranya. 

"Jadi baru tahun ini diangkat kembali, ada apa?. Kalau seandainya, kasus ini adalah kasus pembunuhan yang mungkin tingkat untuk mengungkapkannya berat, itu wajar saja. Tapi, inikan hanya persoalan dugaan KDRT saja," ujarnya. 

Sehingga, ia menduga, perkara KDRT yang menjerat kliennya ini telah direkayasa. Karena, tahap pertama di penyidik kepolisian prosesnya panjang, yakni selama sepuluh tahun. Namun, tahap kedua di kejaksaan hanya dalam rentang waktu yang singkat saja. 

"Laporannya 2011 dan tahap duanya 1 September 2021. Selama pelaporan  perkembangan kasusnya pun tidak pernah diketahui oleh terdakwa. Baru tahap kedua ini diketahui," ujarnya. 

Sebelumnya, laporan KDRT yang dilaporkan Lyli Susianti  pada tanggal 27 Mei 2011 telah dicabutnya pada tanggal 27 Juli 2011 secara pihak. 

Justru, ia mempertanyakan kenapa pada saat itu, laporan KDRT tersebut dicabut Lyli Susianti. 

"Apakah ada sesuatu yang membuat si pelapor mencabut laporannya. Saya yakin pasti ada. Nanti hal tersebut, akan Kami buka dipersidangan," ujarnya. 

Kemudian, Arry juga menyoroti ketika Lily Susianti meminta penyidik kepolisian untuk menaikan kembali perkara KDRT ini, tepatnya pada tanggal 1 April 2015. Karena, menurut dia, status Lyli  Susianti pada saat itu adalah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Pontianak. 

"Anehkan, kenapa seorang yang statusnya DPO kejaksaan, karena kasus penganiayaan anak sejak tanggal 26 Maret 2015 bisa meminta penyidik kepolisian untuk membatalkan pencabutan laporan KDRT," ujarnya. 

Tak hanya itu, Arry pun kemudian menyoroti pemberkasan BAP yang dinilainya banyak ditemukan kejanggalan. 

Ia menyebut, ada kejanggalan pada BAP tersangka, kalau dilihat di bawah tersangka itu, ada keterangan saksi. Jika mengacu pada format yang sudah baku, seharusnya poin kedua itu pendahuluan, bersedia diperiksa, kemudian sehat jasmani dan rohani.

"Tiba-tiba disitu ada keterangan saksi, kan aneh. Ini ada sesuatu yang tidak kita ketahui dari aparat penegak hukum. Ini ada apa?. Begitu juga sebaliknya dalam BAP tambahan, formatnya juga sama," ujar Arry.

Ia  menduga, bahwa tanda tangan di dalam BAP tersebut juga telah di scan, dan bukan tanda tangan asli. Biasanya, jika penyidik memeriksa tersangka, berkasnya akan dibuat menjadi empat rangkap, dan salah satu berkas aslinya dipegang majelis hakim.

"BAP yang Kami terima dari jaksa hanyalah foto kopi dan tidak yang asli. Jadi kemana yang aslinya," ujarnya. 

Anehnya, kenapa berkas BAP tersebut bisa naik sampai ke pengadilan. Padahal, kata dia, banyak cacat hukumnya di dalam pemberkasan. 

Ditambah lagi, terdapat kejanggalan, ketika Lyli Susianti dirawat inap di rumah sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa. Peristiwa pidana, lanjutnya, tanggal 26 Mei 2011. Namun, Lyli Susianti masuk rumah sakitnya 25 April 2011.

"Jadi sebelum dua minggu kejadian, Lyli Susianti sudah masuk ke rumah sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa," ujarnya.

Uraian kejadian, tambah Arry, juga bertentangan dengan hasil visumnya. Disebutkan dalam berkas uraian kejadian tanggal 27 Mei 2011 dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Tapi, visum dilakukan dalam waktu bersamaan dan anehnya jam 4 sore.

"Jadi visum duluan, baru ada laporan. Di pengaduan laporan juga sudah ada penerapan pasal KDRT, kan aneh," ujarnya.

Selain itu, lanjut Arry, lebih aneh lagi, dari pengaduan sampai ke laporan polisi, sprindik, BAP dan visum itu dilakukan dalam waktu singkat, yakni hanya sehari saja. 

"Jadi tanpa adanya, gelar perkara. Sehingga, seharusnya pengaduan ini kan dikaji dulu. Namun, ini sepertinya tidak dikaji," ujarnya.

Dengan naiknya perkara yang diduganya penuh rekayasa ini, Arry pun merasa prihatin terhadap kinerja aparat penegak hukum.

"Ternyata oknum-oknum penyidik, termasuk jaksa ini tidak teliti dalam pemberkasan perkara. Mudah-mudahan ada perhatian dari petinggi-petinggi Polri dan Kejaksaan," katanya.(*/r)

Related Posts

Posting Komentar

Kiri Ads

REKOMENDASI

NA

Advertisement

Subscribe Our Newsletter