Ini Alasan Bupati Landak Karolin Protes Ke Bappenas, karena Tidak Ada Bantuan Pertanian

Inidata.id - Bupati Landak Karolin Margret Natasa menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Kegiatan itu demi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 yang dibuka langsung Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dengan dihadiri anggota Komisi 2 DPR RI Cornelis, Forkopimda Kalimantan Barat, Bupati dan Walikota se-Kalimantan Barat dan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona Republik Indonesia (Bappenas RI) yang bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Dalam Musrenbang itu Bupati Landak Karolin mempertanyakan kepada Bappenas RI tentang tidak ada lagi bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Baca Juga: Anak Kolong Miliki Jiwa Korsa Kuat, Ini Kata Wagub Kalbar Ria Norsan

Ini karena bantuan tersebut hanya diberikan pada daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah Food Estate atau Perkampungan Industri Pangan.

“Menteri Pertanian menetapkan daerah-daerah Food Estate dan untuk Regional Kalimantan itu ditetapkan di Kalimantan Tengah, penetapan food estate sendiri kami harap tidak mengahambat bantuan pemerintah pusat untuk daerah-daerah di luar food estate," kata Bupati Landak Karolin.

Dia menilai, karena pertanian itu ada diberbagai wilayah, dan setiap wilayah itu sebenarnya ada sentra-sentra ketahanan pangan seperti di Kabupaten Landak dan Sambas ini merupakan sentra ketahanan pangan untuk Kalimantan Barat.

Bupati Landak Karolin merinci, dari sisi kepentingan strategis nasional Kabupaten Landak maupun Provinsis Kalimantan Barat tidak ditetapkan sebagai project food estate.

Bupati Landak Karolin protes kepada Menteri Pertanian karena tidak ada lagi bantuan untuk daerah-daerah yang tidak ditetapkan sebagai daerah food estate.