• Kamis, 8 Desember 2022

Ini Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Lingkungan OPD Kalimantan Barat

- Senin, 3 Oktober 2022 | 21:22 WIB
Ini Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di lingkungan OPD Kalimantan Barat. (UPT PPD Pontianak Wilayah I)
Ini Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di lingkungan OPD Kalimantan Barat. (UPT PPD Pontianak Wilayah I)

Inidata.id - Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah atau yang disingkat UPT-PPD adalah Unit Pelaksana Teknis melakukan tugas menghimpun pendapatan daerah. Hari ini, Senin 3 Oktober 2022, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Barat melalui UPT PPD Pontianak Wilayah I melakukan pemeriksaan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Kalimantan Barat.

Kepala UPT PPD Pontianak Wilayah I Edy Gunawan menyebut, pemeriksaan yang dilakukan dengan PT Jasa Raharja Kalimantan Barat sebagai Tim Pembina Samsat bersama Satpol PP Kalimantan Barat dirangkai dengan sosialisasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Adapun kendaraan bermotor yang dilakukan pemeriksaan di antaranya kendaraan dinas dan kendaraan bermotor kepemilikan pribadi Aparatur (ASN) dan non-ASN yang berlangsung mulai awal Oktober ini.

Baca Juga: Tragedi Kanjuruhan Malang: Gubernur Khofifah Takziah dan Berikan Santunan

"Hari ini kita mulai dari kantor terdekat dahulu yaitu Kantor Bapenda Kalbar sebagai kantor pertama yang dilakukan pemeriksaan," ujar Edy Gunawan.

Dia merinci, lalu dilanjutkan ke kantor Dinas Kominfo Kalbar, Kantor Dinas Perkim Kalimantan Barat untuk sesi pertama dan dilanjutkan sesi kedua pada hari yang sama pada Kantor BPBD Kalimantan Barat dan Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat.

"Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan ini akan berlanjut selama seminggu penuh dengan menyisir seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang ada di Kota Pontianak dan Kubu Raya," kata Edy Gunawan.

"Kita hanya mendata dan memberikan surat pernyataan kepada ASN dan non-ASN yang kedapatan menunggak Pajak Kendaraan Bermotor yang nantinya akan kita sampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi objek sosialisasi dan pemeriksaan," ucap Edy Gunawan menambahkan.

Hal ini dimaksudkan agar Kepala OPD di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat turut memperhatikan status pajak kendaraan dinas yang ada di kantor serta kepemilikan pribadi ASN maupun non-ASN yang ada.

Dalam kegiatan ini juga, dia sampaikan anggaran pembayaran kendaraan dinas dapat dilaksanakan pembayaran dalam jangka waktu 90 hari sebelum jatuh tempo. Alhasil, banyak ditemukan pengurus atau pengguna barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas itu banyak yang kurang memahami masa jatuh tempo kendaraan dinas.

Halaman:

Editor: Maryadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X