• Minggu, 29 Mei 2022

Menyoal SPIP Pontianak, Bahasan: Bukan Sekadar Kewajiban

- Rabu, 16 Maret 2022 | 21:43 WIB
Menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Inidata.id - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebut, pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja pegawai internal Pemerintah Kota Pontianak dilakukan melalui sesuatu yang lebih dikenal dengan Three Line of Defense .

Ketiganya adalah, manajemen, kepatuhan unit internal (UKI) dan inspektorat. Hal itu dikatakan juga sebagai upaya menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Baca Juga: Empat Manfaat Tanam Pohon Tabebuya di Singkawang

Baca Juga: Harap Lahir Qori Qoriah Unggul MTQ di Pontianak Utara, Bahasan: Angkat Nama Kalimantan Barat

“Manajemen sebagai lini utama, UKI di lini pertahanan kedua, kemudian Inspektorat sebagai lini pertahanan ketiga,” kata Bahasan usai memberikan sambutan Bimbingan Teknis SPIP Terintegrasi bagi asesor di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (16/3/2022).

Bahasan setiap memaparkan lini memiliki instrumen masing-masing. Di antaranya Whistle Blowing System (WBS), Manajemen Risiko, Nilai Dasar, Kode Etik, Uraian Jabatan, Standar Operating Procedures (SOP), Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan lainnya.

“Di antara alat pengendalian di lini manajemen, yaitu Tone of the Top. Artinya, keteladanan dari pimpinan, untuk menghindari perbuatan yang melanggar aturan,” kata dia.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lembaga yang menilai maturitas dari terselenggaranya SPIP di lingkungan pemerintah daerah, menganggap, diperlukannya peningkatan maturitas dalam penerapan SPIP di lingkungan Pemkot Pontianak. Bahasan berharap peserta bimtek untuk memperhatikan dengan cermat menyampaikan dari pihak BPKP.

Bahasa yang mendorong jajarannya untuk mendorong SPIP, bukan hanya sebagai kewajiban, tapi juga sebagai kebutuhan organisasi.

Halaman:

Editor: Maryadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X